Soal di Dalam atau Luar Pemerintah, PDI-P Tentukan lewat Kongres

Dalam arti, PDI-P belum bersikap, apakah akan berada di dalam atau justru luar pemerintah.

Semua sikap PDI-P terkait pemerintahan ke depan hanya bisa ditentukan melalui mekanisme Kongres partai yang digelar setiap lima tahun.

"Soal posisi di dalam atau di luar pemerintahan, PDI Perjuangan mengenal mekanisme Kongres dalam menentukan sikap-sikap strategis Partai," kata Seno kepada Kompas.com, Jumat (12/4/2024).

Dengan demikian, Seno menyatakan, jika pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, terlaksana, tak harus menghasilkan keputusan politik soal sikap PDI-P.

"Jadi apabila nanti ada pertemuan dengan Pak Prabowo, tidak serta-merta harus bermuara pada satu keputusan politik tertentu," ungkap dia.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini lantas meminta semua pihak menunggu berbagai dinamika yang bakal berjalan setelah ini.

Menurut dia, dinamika politik tersebut bakal terus berjalan. PDI-P pun menghormati dinamika saat ini, yakni tahapan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi dinamika itu tentu berjalan, bersamaan dengan kami hari ini juga menghormati jalannya persidangan PHPU di MK," ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo semakin hangat diperbincangkan.

Dikutip dari Tribunnews.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman melempar sinyal akan mengajak PDI-P bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Habiburokhman, ajakan agar PDI-P bergabung kemungkinan nantinya dibahas dalam pertemuan Prabowo dengan Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani.

"Ya sepertinya kurang lebih (ajak PDIP bergabung)," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Namun Habiburokhman tak mengungkapkan kapan pertemuan Prabowo dan Puan akan digelar.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan, partainya tidak mengenal istilah oposisi politik.

"Karena di dalam doktrin politik PDI Perjuangan, kita tidak mengenal istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan presidensial."

Demikian kata Basarah ditemui di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024) lalu.

Menurut Basarah, PDI-P menganggap tidak ada istilah oposisi politik karena menganut Pancasila sebagai falsafah berbangsa bernegara.

Dari Pancasila, kata dia, semua warga negara Indonesia diajarkan untuk hidup bergotong royong.

Kendati begitu, gotong royong yang dimaksud tidak harus dalam arti bergabung di pemerintahan.