Pengamat: Gerindra Juga Butuh PDI-P untuk Amankan Dukungan Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra saling membutuhkan untuk menghadapi politik ke depan.

PDI-P sebagai partai yang kalah di pemilu presiden (pilpres) membutuhkan kursi di eksekutif. Sementara, sebagai partai pemenang pemilu legislatif (pileg), PDI-P dibutuhkan oleh Partai Gerindra yang memenangi pilpres.

Oleh karenanya, menurut Adi, bukan tidak mungkin PDI-P merapat ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pemenang Pilpres 2024.

“Gerindra butuh partai seperti PDI-P yang menang pileg demi amankan dukungan parlemen,” kata Adi kepada Kompas.com, Senin (8/4/2024).

Sejauh ini, gabungan kekuatan partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran baru menghasilkan 43,18 persen suara di parlemen.

Jumlah tersebut terdiri dari suara Partai Gerindra (13,22 persen), Partai Golkar (15,29 persen), Partai Amanat Nasional atau PAN (7,24 persen), dan Partai Demokrat (7,43 persen).

Seandainya PDI-P bergabung, koalisi tersebut bakal mendapat tambahan 16,72 persen suara parlemen. Dengan demikian, posisi Prabowo-Gibran di legislatif lebih kuat.

“Gabungan partai pendukung Prabowo-Gibran tak sampai 50 persen lebih. Tentu riskan kebijakan politik Prabowo dapat resistensi dalam parlemen,” ujar Adi.

“Mutual interesting jadinya. Yang jelas PDI-P dan Gerindra saling membutuhkan,” lanjutnya.

Atas alasan tersebut, Adi meyakini PDI-P bakal merapat ke koalisi Prabowo. Sinyalemen ini juga tampak dari rencana pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

Menurut Adi, rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo menjadi penanda bahwa kedua elite politik memelihara hubungan yang baik. Kendati PDI-P dan Gerindra kerap bersaing di pilpres maupun pileg, namun, hal itu ternyata tak menghalangi kedua partai untuk berkongsi.

“Pada saat bersamaan, elite-elite Gerindra dan PDI-P sama-sama megeklaim tak ada persoalan apa pun di antara mereka. Bahwa sempat ada persaingan antar kedua partai di pilpres itu perkara biasa, lumrah dalam politik,” kata Adi.

“Resistensi ketiga partai ini (PKB, Nasdem, dan PKS) tak akan terlalu signifikan. Baik dari jumlah kekuatan politik atau pengalaman sebagai oposisi,” tutur Adi.

Diketahui, kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo kian menguat belakangan ini. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati tidak masalah bertemu dengan Prabowo pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil pemilu.

Saat ini, tim hukum pasangan capres-cawaprws nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tengah mengajukan sengketa pilpres ke MK, bersama tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Terkait dengan pilpres, kita masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tidak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

"Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi," imbuhnya.

Terbaru, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah mengatakan, Megawati telah menugaskan putrinya yang juga Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

”Jadi, dari satu-dua poin itu, muaranya, Ibu (Megawati) menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi. Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report(melaporkan). Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu Ketua Umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan, begitu,” ungkap Said dikutip dari Kompas.id, Senin (8/4/2024).