[POPULER NASIONAL] Timnas Anies-Muhaimin Geram dengan KPU | Koalisi Pendukung Anies Diprediksi Bubar

JAKARTA, KOMPAS.com - Reaksi Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atas kritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas saksi dan ahli yang didatangkan dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) memuncaki berita terpopuler pada Minggu (7/4/2024).

Selain itu, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Muhaimin diperkirakan bubar jika MK menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024.

Bahkan 2 anggota Koalisi Perubahan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem, diperkirakan bakal bergabung ke pemerintahan.

1. Geramnya Timnas Anies-Muhaimin Saat KPU Anggap Ahli di Sidang MK Tak Bermutu

Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) meradang setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai saksi dan ahli yang didatangkan para penggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak bermutu.

Adapun saksi-saksi dan ahli tersebut didatangkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK yang digelar maraton sepekan terakhir.

Asisten Coach Timnas AMIN, Jazilul Fawaid, menyerang balik lembaga penyelenggara pemilu itu. Baginya, KPU adalah lembaga yang tidak berkualitas itu.

"Saya pikir bukan KPU yang punya tugas untuk menilai, mensahkan orang tidak berkualitas. Jangan-jangan KPU-nya yang enggak berkualitas," kata Jazilul saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Jazilul mengungkapkan, karena KPU tidak cukup berkualitas, penyelenggaraan Pemilu tahun ini pun menjadi tidak berkualitas.

Buktinya kata Wakil Ketua MPR itu, kubu pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke MK.

"Karena KPU enggak berkualitas, lihat semuanya enggak berkualitas. Kenapa muncul gugatan? Karena KPU tidak berkualitas," tutur Jazilul.

Ia mengungkit masalah dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI yang sempat mengalami kendala dan menimbulkan kontroversi dan penafsiran luas bahwa terjadi penggelembungan suara.

Begitu pula dengan masalah pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto yang dipersoalkan banyak pakar hukum tata negara karena tindakan KPU RI.

Pada masalah ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahkan telah menjatuhkan sanksi kepada para komisioner KPU RI dan menyatakan mereka melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, sebab ketidakprofesionalan mereka menyebabkan ketidakpastian hukum tahapan Pilpres 2024.

Jamiluddin menduga, PKB dan Nasdem akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Koalisi Perubahan bepeluang bubar bila putusan MK menolak gugatan paslon 01 dan 03. PKB dan Nasdem tampaknya akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Minggu (7/4/2024).

Jamiluddin menjelaskan, PKB dan Nasdem akan merasa lebih nyaman dan mendapat keuntungan bila bergabung dengan Prabowo-Gibran.

Bagi PKB dan Nasdem, kata dia, masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran akan menguntungkan secara ekonomis dan politis.

"Hal itu akan membawa PKB dan Nasdem lebih stabil dalam mengarungi riak-riak politik Indonesia ke depan," tuturnya.

Sementara itu, Jamiluddin berpandangan PKS akan tetap memilih jalan sebagai oposisi. Menurutnya, hubungan antara PKS dan Prabowo relatif tidak baik, khususnya ketika Prabowo masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 lalu.

"Jadi, PKS tampaknya tidak akan sejalan dengan Prabowo. Gap di antara mereka tampaknya masih sangat lebar, sehingga sulit menyatu dalam waktu dekat," jelas Jamiluddin.