Eddy Hiariej Jadi Ahli di Sidang MK, KPK: Tak Perlu Baper, Bukan Tamparan bagi Kami

Ghufron menyampaikan, keberadaan Eddy sebagai ahli dari kubu paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK adalah proses hukum yang berbeda.

Keduanya adalah regim hukum yang berbeda sehingga tidak terkait. Ia pun meminta semua pihak tidak terbawa perasaan.

"Tak perlu diperhadapkan dan memang tak sama sekali berhadapan ataupun terkait. Kita hormati semua proses hukum ini tidak perlu juga ada yang baper (bawa perasaan) dan membawa-bawa seakan ini tamparan bagi KPK," kata Ghufron kepada wartawan, Sabtu (6/4/2024).

Ghufron mengatakan, KPK menghormati asas praduga tidak bersalah sampai hakim memutuskan dengan hukum berkekuatan tetap.

Adapun saat ini, KPK dalam proses mengulang kembali proses hukum Eddy, setelah praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka kepada Eddy tidak sah.

"Kita hormati asas praduga tak bersalah sampai hakim memutus dengan hukum berkekuatan tetap sehingga tidak sama sekali ini ada tamparan dan ada yang tertampar. Semua berjalan secara hukum," ucap dia.

Sebagai informasi, Eddy Hiariej didatangkan dalam sidang sengketa Pilpres pada Kamis pekan ini.

Kemunculan Eddy sempat menimbulkan perdebatan. Anggota tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto mempermasalahkan kehadiran Eddy karena status hukumnya.

BW bahkan walkout saat Eddy akan memaparkan keterangannya sebagai ahli dalam sidang tersebut.

Namun, dalam kesempatan yang sama, Eddy menjelaskan status tersangkanya di depan hakim konstitusi. Ia menjelaskan, Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus.

Status tersangkanya pun sudah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di PN Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka," tutur Eddy dalam sidang tersebut.

Ia pun menyerang balik BW dengan menjelaskan perbedaannya dengan BW saat ditetapkan menjadi tersangka. Saat menjadi tersangka, BW tidak mengajukan praperadilan seperti dirinya.

"Jadi saya berbeda dengan saudara BW yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan belas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponir (penghentian penuntutan pidana oleh Jaksa Agung)," jelas Eddy.

Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.

Putusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal, Estiono di Ruang Sidang Utama PN Jaksel, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Gugatan diajukan lantaran Eddy tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK. Hakim juga menilai penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK) sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 UU 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 auat 1 KUHP terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono di ruang sidang.