Salin Artikel

Anggaran DPR 2025 Disetujui Rp 9,25 Triliun

Keputusan tersebut diketok Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendengarkan laporan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dan persetujuan peserta sidang.

Mulanya, Wakil Ketua BURT DPR RI Didik Indra Permana mengatakan, BURT telah menerima usulan kebutuhan anggaran kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Usulan disampaikan mengingat pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 akan dimulai.

“Setelah BURT melakukan pembahasan dengan Sekretariat Jenderal DPR RI perlu kami sampaikan bahwa rancangan usulan anggaran DPR RI tahun 2025 sebesar Rp 9.250.570.000.000,” kata Didik dalam Rapat Paripurna Ke 14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2024 di Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Didik merincikan, dari Rp 9,250 triliun itu sebanyak Rp 6,512 triliun di antaranya merupakan anggaran Satuan Kerja (Satker) Dewan.

Didik berharap, rancangan usulan anggaran DPR RI itu bisa disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini.

Ia juga menyebut, rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

“Maka sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan anggaran DPR yang telah diputuskan dan ditetapkan Rapat Paripurna DPR,” tutur Didik.

Setelah Didik menyampaikan laporannya, Puan menanyakan anggota Dewan apakah mereka menyetujui laporan BURT tersebut.

Tidak butuh waktu lama, politikus PDI-P itu langsung mengetok palu sidang.

“Setuju. Terima kasih,” kata Puan sembari mengetok palu sidang.

Berdasarkan situs resmi DPR RI, pada 2023 lalu BURT DPR RI menyimpulkan anggaran DPR RI Tahun 2024 sebesar Rp Rp 9,95 triliun.

Rinciannya, Rp 6,83 triliun untuk Satker Dewan dan Rp 3,11 triliun untuk Satker Setjen.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/28/11424491/anggaran-dpr-2025-disetujui-rp-925-triliun

Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke