Salin Artikel

Ganjar Andalkan Tim Hukum dan Mahfud Hadapi Sidang Gugatan di MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengandalkan calon wakil presiden pendampingnya, Mahfud MD dalam menghadapi sidang gugatan sengketa Pilpres 2024, siang ini, Rabu (27/3/2024).

Hal itu ia sampaikan sebelum bergerak menuju gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadiri sidang perdana gugatan Pilpres 2024.

Menurut Ganjar, Mahfud berpengalaman di bidang hukum, apalagi dia sempat menjabat sebagai Ketua MK.

"Nah teknisnya adalah kawan-kawan nanti yang ada di tim hukum dan mudah-mudahan nanti kami bisa bersama-sama dengan Pak Mahfud, menyampaikan karena Pak Mahfud juga punya pengalaman pernah duduk di sana. Beliau sangat menguasai dan ahli pada soal hukum ini," kata Ganjar di Hotel Mandarin, Menteng, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dengan koordinasi itu, dia berharap timnya bisa saling melengkapi satu sama lain.

Sehingga, ia meyakini proses persidangan di MK bakal berjalan menarik dan menjadi perhatian publik.

Lebih jauh, soal kehadirannya dalam persidangan, Ganjar mengatakan bahwa hal itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh MK.

"Ya sebagai prinsipal dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan statement, mengambil kesempatan itu dan menyampaikan pada publik sehingga jauh lebih filosofis, jauh lebih ambil fakta-fakta yang ada di lapangan, dan jauh kita berpikir bagaimana demokrasi berjalan dengan baik, untuk bangsa dan negara ini," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Sementara itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional sekaligus Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengaku pihaknya sudah menyertakan bukti-bukti yang cukup dalam gugatan ke MK.

"Jadi semua sudah lengkap, bahwa kita akan mengajukan tambahan bukti itu terbuka, tapi yang sementara ini sudah semuanya kita sampaikan kepada MK," tegas Todung.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/27/13285291/ganjar-andalkan-tim-hukum-dan-mahfud-hadapi-sidang-gugatan-di-mk

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke