Salin Artikel

Kala AHY Minta Kader Demokrat Tetap Kritis meski Kini di Kubu Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta para kadernya tetap kritis dan ikut menjaga keberlangsungan pemerintahan meski kini berada dalam kubu pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bukan artinya tidak kritis. Saya ulangi, bukan berarti menjadi tidak kritis, tidak. Kritis itu penting. Jangan kita permalukan diri sendiri menjadi anggota DPR yang tidak kritis, tidak," kata AHY dalam acara buka bersama DPP partai di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2024).

AHY meminta kadernya fokus menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan dan mendukung pemerintahan berikutnya.

"Tapi ingat, kita ini sekarang fokusnya bagaimana menyukseskan pemerintahan hingga nanti Oktober 2024 sampai nanti mempersiapkan lepas landasnya lagi pemerintahan berikutnya, 5 tahun ke depan, dengan ini Demokrat punya peran strategis dalam proses transisi yang tidak mudah," ujar anak sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

AHY juga meminta para kader tidak lagi memposisikan diri sebagai oposisi seperti sebelumnya.

"Jangan kebalik-balik. Oposisi rasa pemerintahan, pemerintahan tapi rasa oposisi. Enggak ada di ruangan ini, enggak ada. Jadi jangan kebalik-balik, betul ya semuanya," ucap AHY.

Dengan perolehan itu, Demokrat mendapatkan 44 kursi di DPR.

Jumlah kursi Demokrat di DPR pada Pileg 2024 justru menurun dari Pileg 2019.

Pada Pileg 2019, jumlah kursi Demokrat di DPR mencapai 54 kursi, dengan perolehan suara lebih rendah yakni 10,876,057 suara (7,77 persen).

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/12170331/kala-ahy-minta-kader-demokrat-tetap-kritis-meski-kini-di-kubu-jokowi

Terkini Lainnya

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke