Salin Artikel

TNI AL Siapkan Kapal Perang untuk Mudik Gratis Jakarta-Semarang-Surabaya, Ini Jadwal dan Cara Daftar

Mudik gratis dengan KRI ini akan diberangkatkan dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara, pada 5 April 2024.

Dijadwalkan tiba di Semarang pada 6 April 2024.

Kemudian, perjalanan dilanjutkan menuju pemberhentian berikutnya, Kota Surabaya, yang dijadwalkan akan tiba pada 7 April 2024.

“Program mudik gratis dengan kapal perang ini merupakan upaya untuk membantu pemerintah dalam menekan risiko terjadinya kecelakaan di jalan raya pada arus mudik hari raya lebaran (Idul Fitri), khususnya bagi yang menggunakan sepeda motor,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksma I Made Wira Hady dalam keterangan tertulis, Senin (25/3/2024).

Untuk rute kembali atau arus balik, KRI akan berangkat dari Surabaya pada 13 April 2024.

Kemudian menuju Semarang (14 April 2024), dan kembali ke Jakarta (15 April 2024).

Bagi masyarakat yang berminat mudik dengan kapal perang TNI AL dapat menyiapkan sejumlah persyaratan, antara lain:

1. Menyerahkan foto kopi KTP pemudik
2. Menyerahkan foto kopi STNK dan BPKB sepeda motor
3. Tanda tangan surat bersedia mematuhi peraturan dinas dalam KRI, serta pemudik dilarang menggunakan sepeda motor listrik

TNI AL menyiagakan lokasi pendaftaran bagi para calon pemudik di tiga wilayah:

Wilayah Jakarta di Mako Kolinlamil Jalan Raya Pelabuhan Pos 9 Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan nomor hotline ?081804747000?; ?081292183187.

Wilayah Semarang di Mako Lanal Semarang Jl. R.E Martadinata no 12 Tawangsari Kota Semarang, dengan nomor hotline 088983397807.

Wilayah Surabaya di Mako Lantamal V Surabaya JL. Laksda M. Nazir No.56 Perak Surabaya, dengan nomor hotline 085732009976; 081333079663.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/10065541/tni-al-siapkan-kapal-perang-untuk-mudik-gratis-jakarta-semarang-surabaya-ini

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke