Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengindikasikan meminta jatah lima kursi di pemerintahan selanjutnya, bila kelak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, telah resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Golkar merupakan salah satu parpol pengusung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, selain Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang dan Prima.

Permintaan itu disampaikan setelah Golkar mengklaim bahwa 80-90 persen pemilihnya ikut memilih pasangan calon nomor urut 2 itu di pilpres kemarin.

Atas dasar itulah, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto berharap, partainya bisa mendapatkan jatah kursi yang lebih banyak di kabinet mendatang.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024).

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," lanjutnya.

Pengamat politik dari Indostrategic Ahmad Khoirul Umam mengingatkan, partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk tak menganggap remeh permintaan itu. Perolehan suara Golkar yang membayangi PDI Perjuangan di Pemilu 2024 ini, membuatnya di atas angin dibandingkan anggota KIM lainnya.

"Ini yang kemudian tampaknya perlu direspons secara serius oleh presiden, wakil presiden, dan partai dari seorang presiden yang baru," kata Umam, seperti dikutip dari program Kompas Pagi di Kompas TV, Senin (18/3/2024).

Umam mengatakan, prestasi elektoral Golkar di Pemilu 2024 juga bisa membuat partai berlambang pohon beringin itu mempunyai kepercayaan diri yang berlebih.

Ia kemudian menyinggung perolehan suara Golkar di Pemilu 2024. Saat itu, Golkar memperoleh 21,57 persen dari total suara sah nasional, yang membuatnya memiliki kekuatan politik besar ketika bermanuver.

"Maka ketika kemudian Golkar berada di kekuasaan tertinggi secara elektoral dan juga kursi juga cukup tinggi waktu itu, dia memiliki satu karakter, seolah menjadi partikel bebas yang bisa berdampak kepada stabilitas politik," ujar Umam.

"Sehingga kemudian sebagian kekuatannya bermanuver melakukan langkah interpelasi, bahkan angket dan sebagainya," sambung Umam.

Respons parpol KIM

Terpisah, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Golkar bisa saja mendapatkan jatah kursi lebih besar dibandingkan yang diminta. Sebab, menurutnya, besar kecilnya jatah kursi tergantung pada kinerja dalam mendukung pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Kalau ada minta jatah menteri berapa pun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu pilpres," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi, Senin (18/3/2024).

"Nah, sehingga jangankan lima, kalau kita nilai kerjanya maksimal, mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya," sambungnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa Prabowo juga memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih para menterinya.

Sementara itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengingatkan, bahwa tahapan Pemilu 2024 belum selesai. Sebab saat ini proses rekapitulasi suara masih berlangsung di KPU.

Setelah proses itu dilalui, para parpol pendukung bisa mempersiapkan kabinet yang akan datang.

Selain itu, ia berharap agar Prabowo bisa belajar dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sebelumnya pernah berpengalaman memimpin Indonesia selama 10 tahun.

"Nah saya berharap juga semangat atau pengalaman kami yang dulu itu dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo untuk merangkul ini, kan beliau itu juga adalah merangkul gitu. Di situ bicarakan," ucap Hinca.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menyatakan bahwa partainya tidak ambil pusing memikirkan jatah kursi menteri di pemerintahan selanjutnya.

"Kami sampaikan, kami akan sepenuhnya menghormati hak prerogatif Bapak Prabowo sebagai, insya allah Presiden terpilih nantinya untuk kemudian menetapkan dan berbicara dengan pimpinan partai politik," kata Eddy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Eddy mengatakan, pada saatnya nanti Prabowo Subianto bakal berbicara dengan pimpinan partai politik pengusung.

Terpisah, Gibran mengatakan bahwa permintaan Golkar untuk mendapatkan jatah lima kursi di kabinet akan dibahas kembali.

"Ya, itu dibicarakan lagi ya," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (18/3/2024).

Saat ini, ia mengatakan bahwa dirinya sedang fokus dengan pengumuman hasil penetapan rekapitulasi suara Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dari KPU.

Setelah hasilnya ditetapkan, Gibran menilai, persoalan jatah menteri bisa dibicarakan.

"Kita kan sedang fokus itu loh tanggal 20 hasilnya seperti apa. Masalah menteri dan lain-lain ya nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi," ungkap dia.

Dia akan membicarakan hal ini dengan Prabowo Subianto, termasuk soal apa yang menjadi pertimbangan Partai Golkar sehingga meminta jatah lima menteri.

"Ya nanti dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo selaku calon presiden. Nanti yang menentukan," tambahnya.

"Belum ada pembicaraan itu. Yang nyusun ya Pak Prabowo. Kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya saya dengan Pak Prabowo, antara kami berdua," jelas dia.