Landasan Universal untuk Dunia Kita

Namun situasinya masih tak jauh beda dengan Pemilu 2019, di mana Jokowi selaku petahana, menang telak untuk kedua kali menghadapi Prabowo Subianto—yang dengan gegap gempita bersama pendukungnya, menolak hasil Pemilu karena dinilai curang.

Kini kondisi tersebut berbalik. Prabowo keluar sebagai pemenang dan digugat dua kubu lawannya.

Apakah sang presiden terpilih akan mulus melangkah hingga ke Istana Merdeka atau sebaliknya? Sejauh ini kita masih menunggu bandul takdir akan berpihak pada siapa.

Sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, pemilu di Indonesia bukan hanya merupakan proses politik, tetapi juga cerminan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi bangsa ini.

Kita, warga negara Indonesia tercinta yang turut menyaksikan dan merasakan proses tersebut, seharusnya bisa mendapatkan refleksi dari pesta akbar lima tahunan itu.

Pertama, semangat keikutsertaan yang tinggi. Pemilu 2024 menyaksikan partisipasi aktif dari masyarakat Indonesia, baik dari kalangan muda maupun tua. Tingginya tingkat partisipasi ini menunjukkan kedewasaan politik masyarakat dan kepercayaan yang kuat terhadap proses demokrasi.

Kedua, tantangan dalam menghadapi polarisasi politik. Pemilu 2024 juga memperlihatkan polarisasi politik yang semakin meningkat di Indonesia.

Perbedaan pandangan politik dan adicita, seringkali menjadi pemicu ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam membangun dialog positif dan menghargai perbedaan pendapat sebagai bagian dari keberagaman demokrasi.

Salah satu contoh konkret dari tantangan polarisasi politik yang dihadapi dalam pemilu 2024 adalah ketegangan antara pendukung berbagai calon presiden.

Kecenderungan ini semakin memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat dan partai politik, dengan sebagian besar responden condong memilih berdasarkan afiliasi politik daripada substansi program dan visi calon.

Selain itu, polarisasi politik juga tercermin dalam penyebaran informasi yang tendensius dan berpotensi memicu ketegangan.

Selama kampanye pemilu, banyak konten di media sosial yang bersifat memojokkan dan menyerang lawan politik, tanpa memperhatikan fakta atau kebenaran informasi yang disampaikan.

Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi diskusi publik dan menyulitkan masyarakat untuk membuat keputusan politik yang berdasarkan informasi akurat dan obyektif.

Data dari lembaga riset independen juga menunjukkan bahwa polarisasi politik dapat berdampak negatif pada stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Semakin tinggi polarisasi politik dapat mengakibatkan pengerahan massa dalam bentuk unjuk rasa atau protes, yang pada gilirannya dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas politik.

Selain itu, polarisasi politik juga dapat menyebabkan keraguan terhadap integritas pemilu dan lembaga pemilihan, yang berpotensi merusak legitimasi pemerintahan terpilih dan mengganggu proses demokrasi.

Ketiga, transparansi dan integritas dalam proses pemilu. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan transparansi dan integritas proses pemilu, masih terdapat tantangan dalam menangani isu-isu seperti politik uang, kecurangan, dan manipulasi informasi.

Kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu, menjadi kunci untuk memastikan legitimasi pemerintahan terpilih—dan kerja besar mereka selama lima tahun mendatang.

Keempat, pentingnya kepemimpinan inklusif dan bertanggungjawab. Pemilu tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memilih pemimpin yang mampu mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

Kepemimpinan inklusif dan bertanggungjawab adalah kunci untuk memperkuat persatuan dan menanggapi kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara adil.

Bagi seluruh pihak, baik itu Pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, harus mau belajar bersama dari pengalaman Pemilu 2024 dan terus berupaya memperbaiki proses demokrasi pada masa mendatang.

Hanya dengan komitmen bersama untuk menjaga integritas, inklusivitas, dan partisipasi yang sehat, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai negara demokratis yang kuat dan berdaulat di kancah global.

Kohesi sosial Pancasila

Modal terbesar yang kita punya hingga hari ini adalah, ikatan emosional antar suku yang kemudian berjalin kelindan menjadi Bangsa Indonesia. Itulah yang dirumuskan Bung Karno dengan nama Pancasila.

Sampai usia negara kita mencapai angka 79 tahun seperti sekarang, Pancasila terbukti ampuh mengikat erat para pelanjut selama bergenerasi.

Momen Pemilu 2024 ini, masih tak seberapa merisaukan bila dibandingkan apa yang pernah terjadi pada 30 September 1965 lalu. Toh kita masih tetap bersatu-padu membangun negara ini dengan susah payah. Namun bukan berarti yang sedang kita hadapi hari ini, bisa dianggap remeh begitu saja.

Celah kecurangan pemilu yang masih menggelayut di benak publik, harus segera ditambal Pemerintah demi mewujudkan rasa keadilan bersama yang termaktub dalam sila kelima Pancasila.

Pemilu yang mempertaruhkan kehormatan negara-bangsa kita, harus dibersihkan dari karat demokrasi. Jika bukan kita yang menjaga marwah konstitusi, siapa lagi yang bisa diharapkan di luar sana?

Sebagai fondasi filosofis dan ideologis Indonesia, Pancasila juga menawarkan paradigma yang kait-mengait dan mendalam sebagai solusi untuk tantangan global yang dihadapi oleh dunia saat ini.

Dalam konteks globalisasi, ketidakstabilan politik, ketegangan antarbangsa, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik sosial menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan holistik dan inklusif.

Pancasila menawarkan pandangan yang seimbang dan inklusif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan yang berpotensi menjadi landasan bagi tatanan dunia lebih adil dan berkelanjutan.

Pertama, Pancasila menekankan pada keadilan sosial. Prinsip-prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar Pancasila menuntun kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan sama untuk berkembang dan bersumbangsih.

Di tengah ketimpangan ekonomi global yang semakin meningkat, konsep keadilan sosial Pancasila dapat menjadi fondasi untuk merumuskan kebijakan yang memperjuangkan distribusi kekayaan yang lebih merata dan memberikan akses adil terhadap sumber daya bagi semua orang.

Kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman adalah nilai yang sangat relevan dalam konteks global yang semakin kompleks dan beragam.

Pancasila mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun kesatuan di tengah keberagaman.

Di tengah polarisasi politik, konflik agama, dan etnis yang merajalela, konsep persatuan dalam keberagaman Pancasila dapat menjadi landasan untuk membangun dialog antarbudaya, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong inklusi sosial.

Ketiga, Pancasila menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Dalam dunia yang terus bergerak menuju otoritarianisme dan pembatasan kebebasan sipil, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Keempat, Pancasila menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Konsep gotong-royong yang ditanamkan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan beradab.

Dalam konteks global, di mana isu-isu lingkungan hidup, perubahan iklim, dan keberlanjutan menjadi semakin mendesak, konsep gotong royong Pancasila dapat menjadi landasan untuk membangun kemitraan global yang kuat dalam menangani tantangan bersama yang dihadapi umat manusia.

Terakhir, tetapi tidak kalah penting, Indonesia telah membangun peradaban Muslim terbesar dan berperan penting dalam gejolak perubahan dunia hingga sekarang.

Tak masalah jika Barat belum juga jera mengatakan bahwa Muslim adalah teroris, tapi kita perlu tahu siapa yang memulai Perang Dunia I dan II? Bukan Muslim.

Siapa yang membunuh sekitar 20 juta orang asli di Australia? Kolonialis Inggris. Siapa yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima-Nagasaki? Amerika Serikat.

Siapa yang membunuh lebih dari 100 juta orang Indian di Amerika Utara? Amerika Serikat. Siapa yang membunuh lebih dari 50 juta orang Indian di Amerika Selatan? Amerika Serikat.

Siapa yang mengambil sekitar 180 juta orang Afrika sebagai budak dan 88 persen meninggal di Samudera Atlantik? Bangsa Eropa.

Siapa yang telah membunuh sejuta lebih warga sipil di Irak? Amerika Serikat. Siapa yang membunuh ratusan ribu anak kecil di Palestina—sejak pembantaian di Deir Yassin? Inggris dan Israel.

Merujuk pada sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia harus mampu mensponsori perdamaian di wilayah yang sedang berkonflik atas nama agama.

Kita bisa merangkul mereka, sekaligus warga dunia, bahwa di bawah langit yang sama kita semua bersaudara.

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya berguna secara langsung dalam konteks Indonesia, tetapi juga dapat menjadi jalan keluar potensial guna mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

Namun, demi mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen bersama dari seluruh masyarakat global untuk mengejawantahkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pada Kamis, 7 September 2023 di Jakarta, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, memuji semboyan Bhineka Tunggal Ika yang diakuinya, bahkan bisa menjadi pemersatu dan penjaga keberagaman di Kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia.

Ia menyampaikan hal itu manakala memberikan keterangan di hadapan media asing dan nasional di Media Center Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN Jakarta.

"Bhinneka Tunggal Ika adalah kesatuan dalam keberagaman. Ini bukan hanya motto nasional Indonesia. Melainkan kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” katanya.

Guterres pun mengakui peran konstruktif ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia selama 2023 dalam menciptakan perdamaian, khususnya dalam upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan hingga Semenanjung Korea, dengan mengedepankan dialog dan mendorong penghormatan terhadap hukum internasional.

Ia turut menggarisbawahi konflik di Myanmar dan menyampaikan keprihatinannya. Ia pun mengapresiasi dan mendukung berbagai upaya Indonesia untuk menuntaskan isu Myanmar dengan melibatkan semua pihak yang berkonflik.

Pernyataan yang disampaikan Sekjen PBB tersebut, seolah menyambut tawaran Presiden Sukarno saat berpidato dalam Sidang Umum PBB pada 30 September 1960, yang mengajukan Pancasila sebagai adicita dunia modern.

Saat itu Presiden Sukarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali (To Build The World A New)”.

Teks pidato Sukarno itu sepanjang 28 halaman. Sedangkan dalam pidatonya, ia menyitir Pancasila sebanyak 23 kali.

"Lebih tegas, demokrasi tampaknya merupakan keadilan asli dari manusia, meskipun diubah untuk disesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial yang khusus. Selama beribu-ribu tahun dari peradaban Indonesia, kami telah mengembangkan bentuk-bentuk demokrasi Indonesia. Kami percaya bahwa bentuk-bentuk ini mempunyai pertalian dan arti internasional," ujar Sukarno dalam pidato menggemparkan tersebut, yang kini diakui sebagai memori dunia.

Pemilu 2024 yang telah kita rampungkan, mestinya bisa menjadi tolok ukur karakter bangsa ini—yang terus tumbuh berkembang. Para pendiri bangsa Indonesia sudah cukup memberi begitu banyak teladan untuk kita.

Soalnya sekarang, berkenankah kita memetik teladan itu dari pohon kebijaksanaan yang sudah mereka tanam puluhan tahun silam?

Dalam menghadapi tantangan kompleks terkait proses demokrasi dan kohesi sosial, kita tidak boleh melupakan warisan bermakna yang ditinggalkan oleh para pendahulu.

Pesan-pesan luhur seperti "Urip iku urup" yang mengajarkan tentang pentingnya memberi manfaat bagi orang lain, "Memayu hayu ning bawana" yang menegaskan pentingnya menciptakan keselamatan dan kebahagiaan bersama, serta "Ojo ketungkul marang kalungguhan" yang mengingatkan agar tidak terkungkung oleh keinginan duniawi, merupakan landasan moral yang tetap kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman ini.

Sebagai bangsa yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kehidupan kita.

Dengan mengambil hikmah dari pesan-pesan luhur para pendahulu kita, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi, mempererat kohesi sosial, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan dan keputusan kita.

Maka, marilah kita bersama-sama mengambil inspirasi dari nilai-nilai luhur Pancasila dan pesan-pesan bijak para pendahulu kita untuk membangun masa depan lebih baik bagi generasi mendatang.

Dengan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas, inklusivitas, dan partisipasi yang sehat, kita dapat bersama-sama melangkah maju sebagai negara yang adil, berdaulat, dan bermartabat di panggung dunia.

Terima kasih berdaun-daun kepada para pendahulu kita yang telah memberikan teladan yang berharga, dan semoga kita dapat mewariskan nilai-nilai tersebut dengan bangga kepada para generasi selanjutnya. Rahayu!