Salin Artikel

Golkar Diprediksi Bakal Terus Melobi soal Jatah Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar diperkirakan bakal terus melakukan lobi terkait permintaan jatah posisi menteri di kabinet pemerintahan mendatang, dengan berlandaskan kepada perolehan suara mereka di pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

"Ini yang tampaknya akan terus digunakan oleh golkar sebagai media negosiasi politik, kompromi kepentingan, untuk mendapatkan target-target agenda kepentingan dalam lingkup kekuasaan," kata pengamat politik dari Indostrategic Ahmad Khoirul Umam, seperti dikutip dari program Kompas Pagi di Kompas TV, Senin (18/3/2024).

"Sehingga ini tentu menjadi ruang ekspresi yang lebih vulgar bagi Golkar untuk melakukan bargaining position ke depan," sambung Umam.

Golkar merupakan salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Perolehan sementara suara Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo masih berada di bawah Golkar dan PDI-Perjuangan. Hal itu diperkirakan bakal membuat ketergantungan Prabowo, jika terpilih sebagai presiden, terhadap dukungan politik dari Golkar.

Sebab pemerintah dianggap membutuhkan mitra legislatif yang sejalan buat menghadapi oposisi.

"Maka besar kemungkinan negosiasi dan kompromi akan terus dilakukan dengan sangat intensif dari sekarang sampai dengan nanti penetapan Capres-Cawapres terpilih, sampai nanti pada 20 Oktober 2024 ketika presiden dilantik oleh MPR. di situlah ruang negosiasi yang sebenarnya terbuka masih sangat lebar," ujar Umam.

Selain itu, Airlangga menyampaikan Partai Golkar terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

Maka dari itu, Airlangga berharap partainya mendapat posisi lebih banyak di kabinet jika Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) lalu.

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," lanjut Airlangga.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/14244321/golkar-diprediksi-bakal-terus-melobi-soal-jatah-menteri

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke