Jokowi: Kalau Beras Turun Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan dilema pemerintah menstabilkan harga pangan termasuk beras.

Kompleksitas itu dia sampaikan saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Jumat (15/3/2024).

Kepala Negara menjelaskan, dilema terjadi ketika petani meminta harga tinggi agar mendapatkan keuntungan lebih. Namun konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau.

“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani. Tapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 270 juta orang bukanlah hal yang mudah.

Terlebih saat ini, terdapat tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton. Produksi beras yang menurun terjadi, menurutnya, karena kondisi iklim.

"Tapi kalau produksi petani dari petani banyak, ya kita tenang. Tapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti (me)nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir," ungkap Jokowi.

Kompleksitas lainnya terjadi lantaran Indonesia adalah negara dengan 17.000 lebih pulau. Keragaman geografis ini menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.

"Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta lebih mudah. Kita 270 juta tersebar di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia," ucap Jokowi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bantuan beras untuk meringankan beban masyarakat telah diberikan sejak bulan Januari. Bantuan akan terus berlanjut hingga Juni mendatang.

Pemerintah berencana meneruskan bantuan setelah Juni. Namun, keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.

"Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tapi saya enggak janji. Janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan," jelas Jokowi.