PPP Belum Tentukan Sikap soal Hak Angket, Mardiono: Wasit Belum Bunyikan Peluit Panjang

Ia menyebutkan, PPP harus taat dengan konstitusi dengan menghargai KPU menyelesaikan penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Wasit itu belum menyemprit peluit panjang. Kita juga harus taat konstitusi, taat azas, wasit baru akan menyemprit peluit panjang di babak akhir yaitu tanggal 20 (Maret) kalau enggak ditunda. Setelah tanggal 20 itu baru kita lihat,” ujar Mardiono pada Kompas.com, Jumat (15/3/2024).

Selain itu, Mardiono menyampaikan, pihaknya enggan terburu-buru soal penggunaan hak angket.

Sebab, belum tentu kecurangan yang terjadi memang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis di semua daerah.

Bagi dia, bisa saja kecurangan hanya terjadi di daerah pemilihan tertentu dan sudah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota sehingga tidak memenuhi syarat untuk dibawa ke tingkat nasional.

“Nah sekarang kita mau bicara soal nasional, kalau sudah hak angket itu sudah skala nasional, ya kita harus mengumpulkan semua data fakta itu apakah itu masuk kategori masif, dan terstruktur atau tidak?” ucap dia.

Ia juga mengatakan bahwa PPP saat ini lebih memilih tak mengikuti narasi sejumlah partai politik (parpol) yang mendorong hak angket karena tak ingin menciptakan kegaduhan.

Pasalnya, Mardiono ingin sikap PPP memang diambil atas berbagai pertimbangan matang.

Sikap politik PPP atas hak angket, kata dia, bakal disampaikan setelah penghitungan suara resmi disampaikan oleh KPU.

“Kalau kita, kalau saya bilang kalau sekali kita sudah mengemuka ya jangan tenggelam,” ucap dia.

Wacana penggunaan hak angket pertama kali diusulkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan disambut positif oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Saat ini, tiga parpol Koalisi Perubahan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bakal ikut mendorong usulan tersebut.

Namun, PKB dan Nasdem terus menyampaikan bakal menunggu sikap resmi dari Fraksi PDI-P di DPR RI.

Namun, sampai saat ini belum ada langkah konkrit dari wacana penggunaan salah satu hak anggota dewan itu.