Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Adik Ahok sampai Yusuf Mansur Tak Lolos ke DPR | Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil dari Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh yang bersaing menjadi calon anggota legislatf (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersaing di daerah pemilihan (Dapil) Jakarta I dalam Pemilu 2024 gagal melenggang ke Senayan.

Hal itu diketahui dari rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Provinsi DKI Jakarta yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/3/2024).

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, ukuran rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih kecil dibandingkan dengan rumah dinas di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

1. Caleg Gagal di Dapil Jakarta I: Adik Ahok, Yusuf Mansur, Ayu Azhari, hingga Buni Yani

Sejumlah nama beken dan politikus kawakan kemungkinan besar gagal melaju ke DPR RI berbekal suara mereka dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta I yang meliputi wilayah Jakarta Timur.

Hal ini diketahui berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Provinsi DKI Jakarta yang digelar KPU RI, Selasa (12/3/2024).

Mereka yang tidak lolos ke DPR dari Dapil Jakarta I adalah Harry Basuki Tjahaja Purnama, Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Buni Yani, Aiman Witjaksono, Yusuf Mansur, Faldo Maldini, Ayu Azhari, Ahmad Ali, Wanda Hamidah.

Bahkan, menurut Basuki, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengomentari kecilnya ukuran rumah dinas menteri di IKN.

"Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan, Pak Luhut bilang, 'Lho ini kok kecil?'" ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2024).

Menurut Basuki, sebenarnya ukuran rumah dinas di IKN bisa diperbesar.

Hanya saja, secara keseluruhan, IKN mengusung konsep compact city sehingga bangunan yang ada dibuat efisien.

Selain itu, sudah disesuaikan dengan desain pemenang sayembara pembangunan rumah menteri di IKN.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/14/05000031/-populer-nasional-adik-ahok-sampai-yusuf-mansur-tak-lolos-ke-dpr-rumah-dinas

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke