Salin Artikel

4,4 Juta Lapangan Kerja Diprediksikan Muncul pada 2024, Komisi X: Negara Harus Hadir

KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andreas Hugo Pareira menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) dan pemerintah daerah (pemda) harus bisa bersinergi satu sama lain dalam mendukung program kerja yang sudah ditetapkan.

"Jika (sinergi) dilakukan, akan ada potensi untuk membuka 4,4 juta lapangan kerja pada 2024. Namun, untuk bisa mengupayakan hal ini, negara harus hadir melindungi dan memperkuat industri dan ekonomi kreatif. Tidak semua pemda peduli dan mampu mengembangkannya," tutur Andreas melalui keterangan persnya, Rabu (13/3/2024).

Hal itu disampaikan Andreas saat Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

Oleh karenanya, menurut dia, negara harus bisa memberikan dorongan besar terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebab, saat ini ekonomi kreatif dinilai berhasil memberikan kontribusi perekonomian yang besar bagi negara.

Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Semua subsektor ini dinilai bisa menciptakan tren dan inovasi melalui kolaborasi.

Dengan demikian, harapannya, bidang ekonomi kreatif bisa menghasilkan nilai tambah, berdaya saing, sekaligus menggerakan perekonomian negara secara signifikan.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/13/20380611/44-juta-lapangan-kerja-diprediksikan-muncul-pada-2024-komisi-x-negara-harus

Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke