Salin Artikel

Prabowo-Gibran Menang Telak di NTT, Saksi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Tak Tanda Tangani Berita Acara

Hal itu berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diselenggarakan KPU RI untuk Provinsi NTT pada Selasa (12/3/2024).

Hasil rekapitulasi dibacakan langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna.

Hasilnya, Prabowo-Gibran unggul jauh dari dua pasangan calon lain. Mereka memperoleh 1.798.753 suara.

Di urutan kedua, capres-cawaperes nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 958.505 suara.

Sedangkan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di urutan akhir dengan 153.446 suara.

Total ada 2.954.796 suara sah dan tidak sah di NTT. Rinciannya, sebanyak 2.910.704 suara sah dan 44.092 suara tidak sah.

Lebih lanjut, Jemris Fointuna menerangkan bahwa dalam proses pemungutan suara tidak ada saksi dari capres-cawapres Anies-Muhaimin yang hadir.

Hanya saksi dari Prabowo-Gibran yang hadir dan menandatangani berita acara dan sertifikat.

Meski begitu catatan soal keberatan ini, kata Jemris, sudah diselesaikan di tingkat provinsi sehingga sudah selesai.

"Untuk keberatan saksi, paslon 03 ada keberatan saksi dan tidak menandatangani berita acara dan serifikat. Saksi yang hadir 01 tidak ada," kata Jemris.

Dalam kesempatan itu, seorang saksi dari capres-cawapres Anies-Muhaimin memberikan penegasan bahwa pihak tidak akan menandatangani berita acara.

"Kami dari paslon 01 dari hasil terakhir tidak akan menandatangani, sebagai informasi saja," ucap perwakilan saksi tersebut.

Selanjutnya, Anggota KPU RI August Mellaz yang memimpin pembacaan rekapitulasi melanjutkan dengan mengesahkan hasil penghitungan suara pilpres di NTT.

"Paslon 3 tidak menandatangani ya. Kemudian paslon 1 tidak hadir. Informasinya sudah sampai ke kami. Kita sahkan ya teman-teman. Sah," ucap August sambil memukul palu.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/12/15443271/prabowo-gibran-menang-telak-di-ntt-saksi-anies-muhaimin-dan-ganjar-mahfud

Terkini Lainnya

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke