Salin Artikel

Amir Uskara Dilantik Sebagai Wakil Ketua MPR Gantikan Arsul Sani

JAKARTA, KOMPAS.com - Amir Uskara resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR menggantikan posisi Arsul Sani yang kini menjabat Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Pelantikan ini ditandai dengan upacara pengucapan sumpah dan janji Amir Uskara di hadapan pimpinan MPR lainnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024) siang.

Pantauan Kompas.com, turut hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

"Kami atas nama pimpinan dan anggota majelis mengucapkan selamat datang, selamat mengerjakan tugas, welcome to the club kepada Wakil Ketua MPR yang baru saja ucapkan sumpah dan janji," kata Bambang Soesatyo dalam kata sambutannya usai menyaksikan pelantikan Amir Uskara.

Adapun momen pelantikan Amir Uskara ditandai dengan salah seorang rohaniwan agama Islam berdiri di sampingnya.

Amir pun mengucapkan sumpah dan janji sebagai Wakil Ketua MPR di bawah kitab suci Alquran.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua MPR RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata Amir saat mengucap sumpah.

"Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan," sambung politikus PPP itu.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyampaikan permohonan maafnya setelah resmi meninggalkan jabatan atau posisi di MPR.

Permohonan maaf itu ditujukan kepada Bamsoet selaku ketua MPR dan seluruh anggota.

"Mohon maaf dan sekaligus mohon ampun juga Pak Ketua atas segala kebandelan dan kenakalan yang mungkin ada," ujar Hakim Konstitusi ini.

Setelah upacara selesai, para pimpinan MPR pun bergantian menyalami Amir yang resmi menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/08/16302091/amir-uskara-dilantik-sebagai-wakil-ketua-mpr-gantikan-arsul-sani

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke