Dalam Rapat Paripurna, Politikus PKS Kritik Wacana Dana BOS untuk Makan Siang Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydroes menyinggung program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ditengarai bakal menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Ia meminta rencana program tersebut menggunakan dana BOS diurungkan.

DPR sebagai pengawas kebijakan pemerintah, juga diwanti-wanti memerhatikan agar jangan sampai dana BOS digunakan untuk membiayai makan siang gratis.

"Amanah 20 persen biaya pendidikan itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan," kata Fahmi saat interupsi dalam rapat paripurna ke-13 DPR, Selasa (5/3/2024).

"Oleh karena itu kami sampaikan protes atas atau kritik jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengatakan program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan," lanjutnya.

Ia juga menyindir dan mengingatkan pemerintah bahwa saat ini belum ada presiden dan wakil presiden terpilih.

Oleh karena itu, menurutnya tidak pantas apabila pemerintah mensosialisasikan atau bahkan mensimulasikan program makan siang gratis kepada publik.

"Makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres cawapres di periode kampanye kemarin, sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS," jelasnya.

Politikus PKS ini mengaku tidak bisa menahan diri untuk mengkritik pemerintah soal wacana dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis.

Wacana tersebut, lanjut Fahmi, juga sudah mulai membuat tenaga pendidik gelisah.

"Teman-teman tenaga pendidik, teman-teman guru, mereka gelisah, mereka khawatir kemudian dana tersebut tergerus dan akhirnya yang sebagian dari dana BOS itu dipergunakan untuk menunjang honor mereka mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian," tutur Fahmi.

"Jadi saya mohon mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk terus mengawasi jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta publik bersabar menunggu kepastian mengenai sumber anggaran program makan siang gratis.

Hal ini disampaikan Deputi I Kemenko PMK Nunung Nuryantoro merespons wacana dana BOS digunakan untuk membiayai program makan siang gratis.

"Saya kira sabar, kita juga masih belum lihat seperti apa programnya, memang masih harus dirumuskan," kata Nunung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Nunung pun mengaku belum mendapatkan informasi detil mengenai wacana mengalokasikan dana BOS untuk program makan siang gratis.