DPR Masuk Masa Sidang Lagi, Keseriusan Gulirkan Hak Angket Diuji

Masa sidang DPR kali ini menjadi momen pembuktian bagi sejumlah partai politik untuk menunjukkan keseriusan mereka menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengeklaim, 5 fraksi di DPR berkomitmen untuk mengajukan hak angket.

Lima fraksi yang dimaksud adalah Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kemudian, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan PKS yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Kan masih lima fraksi yang komit. Belum ada satu fraksi dari lima itu yang menyatakan tidak komit,” kata Hidayat saat ditemui awak media di Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024).

Politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno tidak membantah maupun membenarkan klaim Hidayat yang menyebut partainya bakal ikut mengajukan hak angket.

Ia menyebutkan, Fraksi PDI-P akan menyatakan sikap resmi terkait wacana hak angket setelah menggelar rapat pimpinan fraksi.

"Arahnya mudah ditebak. Tapi tidak boleh mendahului pimpinan," kata dia.

Senada, PPP juga menyebutkan bahwa pihaknya perlu memutuskan sikap terkait hak angket melalui sebuah forum resmi.

"Untuk hak angket nanti forumnya tentu di DPR. Kami PPP tentu memiliki strategi dan pola komunikasi tersendiri, di antaranya adalah setiap keputusan yang sifatnya strategis akan diputuskan secara kolektif kolegial melalui forum resmi partai," kata Juru Bicara PPP Imam Priyono, Senin.

Namun, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahuruziy menyatakan bahwa partainya bakal mendukung bergulirnya hak angket demi mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Pria yang akrab dipanggil Romy itu menilai, kecurangan terindikasi dengan politik uang berupa penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dirapel oleh pemerintah menjelang pencoblosan.

Ia menyebutkan, politisasi bansos itu secara tidak langsung berdampak pada kandidat yang tidak memberikan uang lebih besar.

Belakangan, Romy juga mempersoalkan melejitnya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di situs real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap janggal.

"Apakah itu (hak angket) mengubah hasil pemilu? Nanti. Yang penting kecurangan ini harus kita ungkap," kata Romahurmuziy dalam acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024).

Koalisi partai politik pendukung Anies-Muhaimin juga kompak bakal menggulirkan hak angket.

"Pasti, pasti karena sudah dilengkapi dengan bukti-bukti dan berbagai narasi yang kuat terjadinya pelanggaran," kata Muhaimin yang juga merupakan ketua umum PKB, dikutip dari Kompas TV.

Ia menyebutkan, tim hukum koalisi tersebut sudah memaparkan dugaan kecurangan yang ada dan pada saatnya hak angket bakal diajukan.

Para sekretaris jenderal partai politik Koalisi Perubahan pun sudah bertemu pada dua pekan lalu dan menyatakan secara terbuka bahwa mereka mendukung hak angket.

"Biar saja angket ini berlangsung, kita uji. Kami cuma ingin buktikan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah. Kalau tidak, dibiarkan saja," ujar Hermawi, Rabu lalu.

Sementara itu, PKB meminta publik untuk menantikan rapat paripurna pembukaan masa sidang hari ini untuk mendapat jawaban apakah hak angket akan digulirkan atau tidak.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan, partainya sedang menunggu draf hak angket untuk dibahas di rapat paripurna.

"Karena begitu ada aduan dibahas di Bamus dan apakah Bamus lalu menyetujui dibawa ke sidang paripurna itu kan hal lain, itu lagi saya kira, kita lihat lagi saja besok. Karena paripurna besok juga belum ditentukan (digelar) jam berapanya," kata Syaiful, Senin.

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan, nasib wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu dapat terlihat dari kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna hari ini.

Menurut Lucius, apabila hanya ada segelintir anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna, tandanya DPR tidak serius menggulirkan hak angket.

"Kalau besok di paripurna sepi-sepi saja, itu artinya kita di-prank oleh orang-orang yang selama ini yang ingin membongkar pemilu dengan menggunakan hak angket," kata Lucius, Senin

Lucius mengatakan, pengalaman ke belakang, rapat paripurna selalu sepi oleh kehadiran anggota Dewan.

Selain itu, ia juga menilai wacana hak angket baru menjadi topik bahasan di media, tapi belum ada aksi konkretnya di parlemen.

"Belum ada kemudian orang yang memegang kertas menyebarluaskannya ke anggota DPR lain meminta tanda tangan anggota DPR lain untuk kemudian turut serta mendukung penggunaan hak angket ini," kata Lucius.