Salin Artikel

PKB Jadikan Desak Anies dan Slepet Imin Rujukan Model Kampanye Pilkada 2024

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Syaiful Huda mengatakan, model kampanye itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat lebih luas.

"PKB akan menjadikan forum Slepet Imin maupun Desak Anies sebagai role model kampanye dalam Pilkada Serentak 2024," tutur Syaful dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Syaiful mengatakan, PKB meyakini era pemilihan umum di masa depan adalah forum partisipasi politik yang aktif, bukan lagi mobilisasi politik.

"Dengan demikian para kandidat pun harus siap dengan berbagai sanggahan, bantahan, maupun masukan dari calon pemilih atas gagasan dan program yang mereka tawarkan," ucap Syaiful.

Selain gaya kampanye calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang akan digunakan, gerakan mereka juga akan diteruskan oleh PKB di pilkada serentak nanti.

Gerakan Perubahan yang diusung oleh Anies-Muhaimin akan dilanjutkan PKB sebagai solusi untuk mencegah potensi krisis di tingkat wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Langkah cepat ini untuk memastikan Gerakan Perubahan terus mendapatkan momentum untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok nusantara," tutur dia.

PKB juga membuka ruang untuk berkoalisi dengan partai politik lain di luar Koalisi Perubahan untuk menjaring lebih luas calon pemimpin di setiap daerah.

"Kami juga mengutamakan bekerja bersama kawan-kawan di Koalisi Perubahan karena telah tercipta chemistry kuat selama bersama dalam Pilpres 2024," tandas Syaiful.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/04/17192281/pkb-jadikan-desak-anies-dan-slepet-imin-rujukan-model-kampanye-pilkada-2024

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke