Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, Pengamat: Secara Etika Politik Sangat Tidak Pantas

"Secara etika politik, pembahasan program makan siang gratis sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang, sangat tidak pantas," kata Ari kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Terlebih, menurut Ari, proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belum juga usai atau belum ada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Adapun program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ari mengatakan, dibahasnya program makan siang gratis dalam kabinet sekarang, semakin menguatkan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi begitu nir etika.

"Dan semakin menguatkan bahwa peran presiden sebagai ayah dari salah satu paslon memang tidak terelakkan keberpihakkannya," ujar Ari.

Perlu diketahui, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, Ari menyarankan akan lebih elok apabila pembahasan program makan siang gratis dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya atau setelah Jokowi lengser.

Di lain sisi, Ari juga menilai pembahasan makan siang gratis menunjukkan jika pemerintahan sekarang tidak ingin gagal dengan janji kampanye salah satu pasangan calon (paslon).

"Menjadi pertanyaan apakah Jokowi akan melakukan hal yang serupa jika pemenang pilpres (pemilihan presiden) adalah paslon 01 atau 03 yang notabebe bukan anak atau kerabatnya?" kata Ari Junaedi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin.

Suharso mengungkapkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Jokowi tetap terealisasi.

Kendati begitu, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ujar Suharso.