Kata Menko PMK soal Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas meski Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih

Muhadjir menekankan, program makan siang gratis masih dibahas oleh pemerintahan Jokowi dan belum diputuskan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Itu kan masih dalam pembahasan, juga belum diketok oleh DPR, masih pembahasan kok," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Muhadjir menjelaskan, pemerintah sudah membahas program tersebut supaya ada kesinambungan antara program pemerintahan Jokowi dan pemerintahan berikutnya.

"Itu untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," kata dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan, program makan siang gratis bisa masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ataupun RAPBN Perubahan 2025.

Menurut dia, yang terpenting adalah program tersebut kompatibel dengan anggaran yang disusun oleh pemerintahan Jokowi.

"Sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa ada pembatasan gitu. Ini smooth aja," ujar Muhadjir.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Kendati begitu, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih terperinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.