Budiman Sudjatmiko Anggap Wajar Jokowi Terlibat Susun Kabinet Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo terlibat dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Sebab, Prabowo memiliki semangat untuk melanjutkan berbagai kebijakan Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi bisa saja menjadi penasihat dalam pembentukan kabinet Prabowo-Gibran.

"Karena semangatnya melanjutkan, saya pikir Pak Jokowi akan punya posisi yang mungkin lebih sifatnya penasihat, advisory. Saya kira itu wajar-wajar saja," ujar Budiman saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024).

Sementara itu, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan Prabowo dan Gibran memiliki kewenangan penuh untuk menentukan menteri-menteri yang akan membantu kerjanya.

Namun, Drajad meyakini Jokowi pasti akan memiliki peran yang signifikan.

"Itu sepenuhnya kewenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi karena program Prabowo-Gibran melanjutkan program Pak Jokowi, tentu peranan beliau akan signifikan," kata Drajad saat dikonfirmasi terpisah.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran disebut sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Jokowi, meskipun hasil penghitungan suara belum selesai.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” kata Drajad, seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.

Drajad menyampaikan, pelibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Drajad.