Dewan OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia

KOMPAS.com - Dewan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia, Rabu (20/2/2024).

Hal tersebut dilakukan OECD sebagai respons atas penyampaian intensi oleh Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan OECD.

Penyampaian intensi tersebut dilakukan Pemerintah Indonesia melalui surat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan Dewan OECD tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based framework for the consideration of prospective members.

Keputusan untuk membuka diskusi aksesi juga menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara mitra utama OECD sejak 2007.

Sebagai forum yang menekankan pentingnya kolaborasi dan menyusun standar global, OECD sendiri hingga kini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya melahirkan kebijakan nasional yang progresif dan globally accepted.

Sekjen OECD Mathias Cormann mengatakan, keputusan anggota OECD tersebut adalah sesuatu yang bersejarah.

Pasalnya, kata dia, pengajuan dari Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia.

"Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara
demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya,” ungkap Sekjen
Cormann dalam siaran persnya, Rabu (21/2/2024).

Lebih lanjut, Sekjen Cormann menyampaikan bahwa keputusan untuk membuka diskusi aksesi
tersebut akan memberikan manfaat untuk Indonesia maupun OECD.

Ia menyatakan, melalui diskusi aksesi, OECD berharap akan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara dengan perekonomian maju pada 2045.

Di samping itu, Sekjen Cormann juga berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses
aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga menyampaikan bahwa proses aksesi tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.

Selain itu, kata Menko Airlangga, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

”Kami juga berharap agar aksesi OECD bisa mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia, diantaranya ekonomi hijau dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle-income trap,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Cormann menuturkan bahwa rancangan peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis akan disiapkan buat dipertimbangkan oleh Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya.

Adapun rancangan peta jalan aksesi tersebut mencakup berbagai bidang kebijakan dan berfokus pada sejumlah isu prioritas, seperti perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan upaya anti-korupsi, serta perlindungan lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim.

Proses peninjauan teknis tersebut akan dilakukan untuk memperhatikan keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD.