Salin Artikel

Ajakan Dialog Diabaikan Prabowo, Walhi: Paradigma 02 terhadap Lingkungan Berbahaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Zenzi Suhadi, menyampaikan bahwa hanya calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang tak memenuhi undangan dialog dari organisasi tersebut.

Kubu Prabowo juga disebut tak pernah menindaklanjuti undangan dialog itu di lain waktu.

“Di Konferensi Orang Muda 25 November lalu, kita undang ketiganya, tapi (Prabowo) tidak hadir dan tidak ada komunikasi tidak lanjut dari timnya sampai hari ini,” kata Zenzi kepada awak media usai menerima kedatangan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di kantornya pada Kamis (8/2/2024).

Pada acara tanggal 25 November 2023 itu, hanya capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang hadir langsung menyampaikan gagasannya soal lingkungan hidup.

Ganjar juga absen dalam acara itu. Namun, menurut Zenzi, kubu Ganjar berupaya untuk menjadwalkan ulang dialog itu dalam forum dan waktu yang lain.

"Pihak dari timnya Pak Ganjar menawarkan nanti pak Ganjar akan datang ke Walhi untuk mendapatkan masukan,” terangnya.

Zenzi menyayangkan sikap kubu Prabowo yang mengabaikan undangan dari Walhi.

Padahal, paradigma yang diusung Prabowo memerlukan banyak koreksi dari segi lingkungan hidup.

“Kami anggap (Prabowo) tidak mau mendapatkan masukan dari pihak yang menangani persoalan. Padahal, menurut kami paradigma dan cara pikir 02 terhadap lingkungan berbahaya. Kenapa berbahaya karena tidak meng-address keadilan,” tuturnya.

Ia memberi contoh soal program hilirisasi yang menjadi andalan Prabowo yang hanya berkutat pada produk ekstraktif dengan dampak lingkungan yang sangat besar, sebagaimana ditunjukkan di kawasan pembangunan smelter nikel di Morowali dan Pulau Obi.

"Ekonomi ekstraktif tambang itu yang dihitung apa yang didapat tapi apa yang hilang dari pertambangan dan smelter tidak pernah dihitung. Berbeda dengan ekonomi tropis ekonomi nusantara apa yang kita dapatkan tidak ada yang hilang,” sambung Zenzi.

Padahal, Indonesia memiliki alternatif untuk industri pengolahan rempah-rempah.

Walhi meyakini, paradigma ekonomi yang berfokus pada pengembangan komoditas rempah sebagai "takdir" negara tropis seperti Indonesia bakal membawa keuntungan yang lebih besar.

"Ekonomi dapat tumbuh bersamaan lingkungan yang pulih," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/09/05555141/ajakan-dialog-diabaikan-prabowo-walhi-paradigma-02-terhadap-lingkungan

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke