Salin Artikel

Perjuangkan Isu Perempuan, Zita Anjani Dukung Prabowo-Gibran

KOMPAS.com - Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu poin yang tertuang dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Pasalnya, kesenjangan gender masih menjadi isu yang relevan di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagai perempuan dan ibu yang berjuang pada isu kesetaraan gender, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani menyatakan bahwa Prabowo-Gibran merupakan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tepat untuk menangani pemberdayaan perempuan dan anak.

Menurutnya, pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 itu memiliki program penguatan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan kaum disabilitas pada poin nomor 10 dari 17. Program ini dapat dilihat dari laman Prabowo-Gibran.

“Pasangan Prabowo-Gibran memiliki solusi konkret untuk menghapus diskriminasi dengan mendorong berbagai kebijakan. Menurut saya, ini hal yang sangat bagus,” ujar Zita dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (4/2/2024).

Selain perlindungan pada perempuan, anak, serta kaum disabilitas, lanjut Zita, Prabowo-Gibran juga akan memperbaiki kualitas gizi masyarakat melalui program pemberian makan siang dan susu gratis. Program ini kerap digaungkan pasangan capres dan cawapres ini dalam berbagai kampanye.

“Seluruh masyarakat Indonesia punya hak untuk mendapatkan perlakuan setara serta kualitas gizi yang baik. Saya yakin, Prabowo-Gibran bisa memenuhi hal tersebut,” tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/04/16200051/perjuangkan-isu-perempuan-zita-anjani-dukung-prabowo-gibran

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke