Saat PDI-P, Jusuf Kalla, hingga Cak Imin Dorong Prabowo Mundur Ikuti Mahfud, tapi TKN Berharap Sebaliknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Indonesia Maju. Mahfud menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana.

Namun, untuk sementara, Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam hingga Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (kepres) tentang pemberhentian dirinya.

Pengunduran diri Mahfud ini menyusul majunya dia sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024, berpasangan dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Mahfud mengaku tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye. Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangan.

"Soal etika menteri lain, saya tidak menyinggung, itu bukan urusan saya, ini etika saya kepada presiden, bukan etika saya kepada menteri lain," katanya.

Selain Mahfud, pembantu Presiden lain yang juga berkontestasi pada Pemilu Presiden (Pilpres) yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menyusul mundurnya Mahfud, sejumlah pihak pun mendorong Prabowo melepaskan jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

Namun, pendukung capres nomor urut 2 itu menyarankan sebaliknya. Lantas, akankah Prabowo mengikuti langkah Mahfud menanggalkan kursi menterinya?

Gentleman

Dorongan buat Prabowo mundur salah satunya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Hasto menilai, Mahfud sudah mengambil keputusan yang bijak. Menurutnya, sudah semestinya sikap Mahfud ini diikuti oleh capres-cawapres lain yang masih menduduki jabatan publik.

Jika Prabowo bersedia mundur, kata Hasto, maka bisa dikatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra tersebut adalah sosok pemberani.

"Ya meskipun anggaran di sana (Kementerian Pertahanan) besar sekali, sehingga rasanya kalau mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap yang gentleman," ujar Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut.

Bukan hanya Prabowo

Hal yang sama juga disampaikan oleh cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Bahkan, Muhaimin mendorong cawapres pendamping Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo.

"Saya berharap semua yang ikut kontestasi, terutama yang memegang policy kendali anggaran, untuk meniru Pak Mahfud," kata Muhaimin setelah acara Refleksi Imlek 2024 DPP PKB di Jakarta Barat, Kamis (1/2/2024).

Muhaimin menganggap, mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam merupakan langkah baik bagi demokrasi.

"Saya menyambut baik itu bagus agar terjadi satu kondisi yang memajukan demokrasi kita, sehingga Pak Mahfud secara moral, secara integritas akan menjadi lebih otonom, lebih kuat lagi, dan tentu akan membawa suasana demokrasi kita semakin fair (adil)," ungkap dia.

Namun, ditanya apakah ia bakal meletakkan jabatan sebagai Wakil Ketua DPR, Muhaimin menyatakan tak setuju. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, pejabat yang perlu mundur adalah yang memegang kendali terhadap kebijakan dan anggaran.

"Karena saya (Wakil Ketua DPR) bukan jabatan yang memiliki kendali, maka saya tidak terikat. Yang memiliki kendali, baik itu sebagai pimpinan kementerian (yang perlu mundur)," kata dia.

"Kalau saya kan wakil ketua saja," tutur pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Bias

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga mengapresiasi keputusan Mahfud yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menkopolhukam. Ia berharap Prabowo menempuh langkah yang sama.

"Kita syukur Pak Mahfud MD, itu bagus (keptusannya). Kita tunggu lagi Pak Menhan," kata Jusuf Kalla dalam acara pernyataan resmi Para Tokoh Bangsa demi Perubahan untuk Kemajuan Bangsa di Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

"Supaya orang tidak bingung, itu tugas kampanye atau tugas Menhan ini?" tuturnya.

JK juga menyinggung keputusannya pada Pemilu 2004 lalu, di mana dia mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) karena hendak maju sebagai cawapres.

"Saya juga dulu seperti itu. Saya juga Menko, dulu 2004, bahkan sebelum mendaftar (sebagai cawapres), saya minta keluar," katanya.

Tuntaskan tugas

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, menyarankan supaya Prabowo tidak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, kendati Mahfud pamit dari kabinet.

"Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menhan," ujar Muzani saat ditemui di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024) malam.

TKN, kata Muzani, meminta kepada Prabowo untuk menyelesaikan tugas sebagai Menhan sampai akhir periode.

Dia pun mengeklaim, selama jadi capres, Prabowo tahu waktu kapan harus cuti dan kapan harus melaksanakan tugas negara. Menurutnya, tidak akan terjadi benturan konflik kepentingan walau Prabowo tidak mundur.

"Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode," ucap dia.

Prabowo sendiri hanya memberikan jawaban singkat ketika ditanya mengenai mundurnya Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju. Dia bilang, itu hak politik Mahfud.

“Itu hak politik,” jawab Prabowo singkat, usai acara “Trimegah Political and Economic Outlook 2024” di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024).