Salin Artikel

Saat DPR Sepi Agenda Rapat, Wakil Rakyat Disebut Sibuk dengan Urusan Politik Pribadi dan Partai...

Para anggota dewan tampaknya tidak memiliki kegiatan terkait legislasi di tengah masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Diketahui, masa kampanye dimulai pada 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024.

Tak seperti sebelum masa Pemilu, DPR selalu menyampaikan jadwal agenda rapat setiap harinya kepada wartawan. Jadwal ini pun bisa diakses publik melalui situs resmi DPR.

Namun, sudah dua minggu ke belakang, tidak ada jadwal agenda yang diberikan.

Melihat sepinya DPR, kritik mulai berdatangan, salah satunya dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai kosongnya DPR di masa kampanye sungguh memalukan.

"Ini memalukan sih sesungguhnya. DPR yang seharusnya menggunakan masa sidang untuk bersidang malah memanfaatkannya untuk kampanye. Lebih memalukan lagi karena mereka pasti tak akan jujur mengatakan kepada rakyat kalau mereka semua sedang membolos dari ruang sidang," kata Lucius kepada Kompas.com, Selasa (30/1/2024).

Lucius kemudian menilai bahwa DPR sudah memiliki rekam kinerja yang buruk sepanjang 2023.

Hal itu, dilihatnya dari produk legislasi yang dihasilkan DPR pada 2023 hanya lima Undang-Undang (UU).

"Hanya menghasilkan lima dari 37 RUU (Rancangan Undang-Undang) prioritas, nampaknya akan semakin parah di tahun 2024 ini," ujar Lucius.

Menurut Lucius, jika rapat-rapat masih kosong, maka masa sidang III periode 2023-2024 ini bisa saja dikenang dengan periode tanpa hasil di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Tetapi juga masa sidang yang tak ada sidangnya," kata Lucius.

Dari situ, Lucius melihat bahwa persoalan etika, bukan hanya masalah Presiden saja.

"Ada begitu banyak pejabat negara dan anggota DPR yang masih digaji dari uang rakyat, tetapi sudah tak peduli dengan rakyat karena sibuk dengan urusan politik pribadi atau partai demi meraih suara," katanya.

"Semua yang masih menggunakan uang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan setiap hari tanpa beban berkampanye yang muluk-muluk mestinya tak beretika semua. Jadi enggak cuma Presiden saja sih," ujarnya lagi.

DPR "jujur"

Lebih lanjut, Lucius mengatakan, kosongnya jadwal rapat menandakan DPR mulai bersikap jujur.

"Jujur tidak menyampaikan agenda karena memang tidak ada agenda. Ketimbang rajin share agenda ternyata enggak ada kegiatannya," kata Lucius.

"Jadi enggak perlu sok-sokan buka masa sidang pada 16 Januari lalu, padahal besoknya mereka sudah kembali lagi ke dapil (daerah pemilihan) masing-masing," ujarnya lagi.

Meski begitu, Lucius menilai logis jika anggota DPR memilih meninggalkan parlemen di masa kampanye.

Sebab, menurut dia, tidak mungkin anggota DPR masih fokus bersidang ketika masa kampanye yang tinggal menghitung hari.

"521 dari 575 anggota kembali ingin memperpanjang era duduk manis di DPR, tentu saja mereka akan berjuang memperebutkan suara pemilih," kata Lucius.

"Bagi DPR dengan kinerja super buruk seperti sekarang, perebutan suara itu nilainya beberapa kali lipat dari caleg pendatang baru. Kalau caleg (calon anggota legislatif) pendatang baru kan tinggal umbar janji saja. Mereka enggak punya beban karena tidak akan dihakimi sebagai pemalas seperti yang mungkin akan dialamatkan kepada anggota DPR," ujarnya lagi.

Indra menolak jika anggota DPR disebut tidak mengadakan rapat di masa sidang III kali ini karena sibuk kampanye.

"Untuk kegiatan rapat-rapat pada masa persidangan III ini, DPR tetap dilaksanakan," kata Indra kepada Kompas.com, Selasa.

Namun, soal mengapa jadwal rapat tidak dibagikan, menurut Indra, hal itu sudah sesuai kesepakatan antar Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Meski begitu, Indra menjamin bahwa para anggota Dewan tetap melaksanakan rapat meski tidak dihadiri fisik secara penuh atau ada yang mengikuti secara daring.

"Saat ini AKD tetap melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kesepakatan AKD masing-masing, dengan tetap mempertimbangkan dan mengedepankan tugas dan fungsi kedewanan," ujar Indra.

Indra pun mengakui bahwa anggota Dewan periode saat ini memang ada yang sibuk dan padat untuk turun ke dapil masing-masing di masa kampanye Pemilu 2024.

Namun, dia memastikan bahwa hal itu tidak mengganggu jadwal rapat yang sudah disepakati tiap AKD.

"Iya karena padatnya jadwal-jadwal anggota di dapil jadi masing-masing AKD dapat mengatur sesuai kesepakatan (jadwal rapat)," kata Indra.

"Iya mendekati pemilu kan sebagian sedang konsolidasi di dapilnya," ujarnya lagi.

Hingga berita ini dimuat, belum ada jadwal agenda rapat-rapat DPR yang biasanya dibagikan di grup-grup WhatsApp wartawan parlemen.

Sebelum masa pemilu, jadwal agenda rapat selalu dibagikan lewat grup-grup tersebut pada sekitar pukul 07.00-09.00 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30/12270011/saat-dpr-sepi-agenda-rapat-wakil-rakyat-disebut-sibuk-dengan-urusan-politik

Terkini Lainnya

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke