Salin Artikel

Selaras dengan Amin, Ahmad Syaikhu Nyatakan PKS Konsisten Bela Nasib Pekerja

KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan bahwa partainya dan pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin atau Amin) memiliki visi-misi yang sejalan dalam membela para pekerja.

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kata dia, PKS membawa gagasan "Kerja Gampang" dengan tujuan menciptakan 8 juta lapangan kerja baru.

"Komitmen PKS terhadap para pekerja sudah berlangsung lama, baik melalui struktur maupun legislasi, selaras dengan apa yang dibawa paslon Amin," ucap Syaikhu dalam keterangannya, Senin (29/1/2024).

Hal tersebut disampaikan Syaikhu sebagai respons terhadap pernyataan Anies Baswedan dalam acara Desak Anies di Jakarta International Expo (JIExpo) Hall A, Senin.

Dalam acara yang bertema "Buruh dan Ojek Online (Ojol)," Anies menyampaikan komitmennya untuk menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah yang adil, mendukung kemajuan ekonomi berbasis kemandirian, dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia.

Syaikhu mengungkapkan bahwa angkatan kerja Indonesia saat ini didominasi oleh pekerja informal yang memiliki tingkat perlindungan yang lebih rentan dibanding pekerja formal.

Selain itu, tantangan dari bonus demografi adalah tingginya kebutuhan akan lapangan kerja.

“PKS sejak awal konsisten membela nasib pekerja. Salah satunya sejak awal menolak Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) yang merugikan pekerja,” ucap Syaikhu.

Ia menegaskan bahwa UUCK terbukti merugikan perlindungan terhadap pekerja dan tidak memberikan dampak signifikan terserapnya tenaga kerja.

Syaikhu menyebut bahwa meskipun investasi yang masuk diakui oleh pemerintah, ternyata tidak memberikan dampak yang sebanding terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

"PKS sejak awal konsisten menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan pekerja. Mulai dari prosesnya yang kurang melibatkan unsur pekerja, peraturan kontrak, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan lain sebagainya," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/29/20140471/selaras-dengan-amin-ahmad-syaikhu-nyatakan-pks-konsisten-bela-nasib-pekerja

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke