Minta Bupati Tak Takut untuk Kampanye, Ganjar: Kan Sudah Ada yang "Statement" Kemarin

RUTENG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkelakar bahwa seluruh pejabat publik termasuk kepala daerah, boleh berkampanye dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berbicara kepada masyarakat di kediaman Uskup Ruteng, Mgr Siprianus Hormat, di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024). 

Awalnya, Ganjar menjelaskan soal persoalan stunting atau gagal tumbuh yang semestinya diselesaikan pemerintah pusat.

"Maaf kalau nanti ada yang tersinggung, saya minta maaf di depan. Ketika saya membaca data statistik, stunting yang relatif ini, tadi Pak Bupati. Pak Bupati, boleh loh ikut kampanye, kan sudah ada statement kemarin," kata Ganjar yang diiringi tawa hadirin di rumah Uskup Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024).

Ganjar lantas berharap bupati tidak takut berkampanye karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah turut memberikan pernyataan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye dan memihak pada Pemilu.

"Enggak boleh takut lho, hahaha," terang mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Diketahui, Bupati Manggarai Heryberts GL Nabit merupakan kader PDI-P yang telah menjabat sebagai Bupati Manggarai sejak 2021.

Usai berkelakar soal kampanye, Ganjar kembali berbicara soal penanganan stunting.

"Ketika kemudian stunting masih tinggi, maka mari kita pikirkan akses kesehatan terhadap generasi masa depan bangsa itu yang kami pikirkan," ungkap politikus PDI-P ini.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.