Salin Artikel

Kunjungi Jayapura, Gibran Tekankan Pentingnya Konektivitas Jalan Desa di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebutkan perlu konektivitas untuk jalan desa di Papua.

Hal itu diungkapkan Gibran saat bertemu dengan tokoh adat Papua di Kampung Sere, Jayapura, Jumat (26/1/2024).

"Akses konektivitas jalan-jalan desa, jalan nasional apa pun itu wajib di tanah Papua, karena sekali lagi kalau belum terkoneksi dengan baik, kalau masih ada jalan berlubang belum diaspal, nanti harga pangan mahal. Jadi penting sekali namanya konektivitas," kata Gibran, dikutip dari siaran pers, Jumat.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengemukakan keinginannya agar ekonomi di Papua terus bertumbuh.

Wali Kota Surakarta itu juga ingin pasar tradisional ditambah di Papua.

“Tadi begitu saya mendarat saya langsung ke pasar Mama Prahaa, saya harap ke depan lebih banyak lagi pasar-pasar tradisional yang dibangun biar pertumbuhan ekonomi baik," kata Gibran.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menegaskan akan terus melanjutkan pembangunan di Papua.

Ia dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkomitmen tidak akan pernah meninggalkan Papua.

“Saya tidak ingin bapak/ibu merasa ditinggal, Papua tidak boleh ditinggal, Papua harus terus dibangun," kata Gibran.

"Saya sering memaparkan tentang pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah mulai Indonesia sentris," ucap dia.

Gibran juga meminta ibu-ibu dan mama-mama untuk ikut mengawal program makan siang gratis demi menyiapkan anak-anak Papua untuk menghadapi Indonesia emas.

"Kami memohon terutama ibu-ibu, mama-mama, saya mohon ikut mengawal program makan siang gratis untuk adik-adik kita, anak-anak kita, karena kita mau menyiapkan generasi emas untuk Indonesia emas," kata Gibran.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/13325941/kunjungi-jayapura-gibran-tekankan-pentingnya-konektivitas-jalan-desa-di

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke