Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Sudirman Said: Kita Kehilangan Sumber Keteladanan

Hal ini disampaikan Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Sudirman Said menanggapi pernyataan soal Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa presiden ataupun menteri diperbolehkan memihak dan kampanye.

"Saya yang paling berisiko (dari pernyataan presiden) bagi saya adalah kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan baik dan itu berbahaya untuk standar dalam bernegara," kata Sudirman Said saat ditemui di rumah perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Sudirman Said berpandangan, pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo itu berhubungan dengan peran Kepala Negara yang menjadi pemimpin tegaknya moral berbangsa dan bernegara.

Menurut dia, pernyataan presiden sebagai panglima tertinggi dari seluruh aparat negara dapat berpengaruh dan diikuti oleh tingkat di bawahnya.

Padahal, Presiden Jokowi sudah meminta para pejabat untuk netral dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Kalau pimpinan tertinggi seperti dengan mudah mengubah cara pandang, sikap itu risikonya sangat besar, karena yang rusak norma dan kita berharap siapa pun yang berada di ketinggian menjadi teladan terbaik dari semua tindakan-tindakan (yang dilakukan)," kata Sudirman Said.

Eks Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menilai, Kepala Negara memang sudah terlihat memihak terhadap salah satu kontestan pilpres 2024.

Hal ini terlihat setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Namun, pernyataannya yang menegaskan dirinya boleh berkampanye dinilai dapat menggeser moral di tengah-tengah masyarakat.

"Memang mau tidak mau kan terlihat Pak Presiden condong pada satu calon, kalau mau lebih terus terang putranya ikut menjadi bagian dari kontestasi dan pasti arahnya ke sana. Itu juga menjadi, contoh buruk dari praktik demokrasi," kata Sudirman Said.

"Kalau saja bukan putranya, dan kalau saja putranya tidak ikut dengan cara-cara yang dipaksanakan. Kalau saja, putranya masuk (jadi kontestan pilpres) bukan dengan cara merubah undang-undang, bukan dengan pertolongan pamannya segala macam, barangkali memang publik bisa terima," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata Jokowi.