Sederet Misi Prabowo-Gibran soal Lingkungan Hidup, Energi, dan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa akan menjadi tema debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Minggu (21/1/2024).

Pada debat keempat, ada tiga calon wakil presiden (cawapres) yang akan berlaga, yakni cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

Tiga pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden sebelumnya telah mempublikasikan visi, misi, dan program masing-masing. Tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa turut disinggung dalam dokumen visi, misi, dan program ketiga paslon.

Berikut ini misi dan program pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di bidang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa:

1. Swasembada pangan

2. Swasembada air

• Menjaga pengelolaan dan pengembangan sumber daya air tetap di tangan pemerintah dengan memperkuat kapabilitas BUMN dan BUMD dalam pengelolaannya.
• Menghentikan semua rencana reklamasi yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak kualitas ekosistem, dan lingkungan hidup, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan masyarakat.
• Memberikan bantuan langsung untuk pencarian serta pengeboran sumber air.
• Meningkatkan kualitas air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) minimal setara dengan produk air mineral.
• Melaksanakan pipanisasi air bersih.
• Melakukan pembersihan sungaisungai.
• Meningkatkan program resapan air dan membangun embungembung air sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau.

3. Swasembada energi

4. Ekonomi hijau

• Meningkatkan nilai tambah setiap potensi sumber daya pesisir seperti perikanan tangkap, budidaya udang, budidaya garam, budidaya rumput laut, dan budidaya lobster untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan.
• Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kemaritiman melalui penyediaan infrastruktur pendukung, kelembagaan berbasis komunitas, peningkatan kompetensi dan kapabilitas, alat tangkap, dan sarana-prasarana lainnya.
• Membangun armada perikanan untuk melayani laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan skema PPPP (Public Private People Partnership) sehingga nelayan bisa mendapatkan modal dan kapal yang lebih besar.
• Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulaupulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau. 70. Pengembangan pelabuhan simpul transhipment sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik.
• Memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik.
• Mendorong aktivitas inovasi dan penelitian untuk mendukung teknik budidaya perikanan darat, pengadaan benih, teknologi pakan, pengadaan benih ikan, dan teknik pengendalian penyakit.
• Meningkatkan akses keuangan, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan dan kemaritiman.
• Menyederhanakan perizinan agar lebih berpihak kepada nelayan.
• Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil, pulau terluar, dan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.
• Mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai poros maritim dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dan menggeluti bidang tersebut. Memastikan sarana dan prasarana tersedia bagi nelayan dan pembudidaya perikanan untuk memperbaiki produktivitas dan menjamin kualitas produk yang dihasilkan.
• Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy.
• Mensinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu. Pembentukan kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengkoordinasi layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik.
• Melakukan pembangunan infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industri berbasis pendekatan partisipatif.
• Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga.

6. Penanganan bencana