Soal Isu Pemakzulan Jokowi, Budi Arie: Jangan Melantur

Wacana pemakzulan Presiden Jokowi diajukan sejumlah orang yang mengatasnamakan Petisi 100 kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Selasa, 9 Januari 2024.

Menurut Budi Arie, sejumlah orang yang mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi seolah sedang melantur.

"Itu isu orang kurang ngopi, jadi harus lebih banyak minum kopi supaya jangan ngelantur, ngantuk dan ngelantur. Itu orang-orang mengigau saja, yang tidak bisa membedakan mana matahari dan mana bulan," kata Budi Arie di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (18/1/2024).

Adapun usulan pemakzulan disampaikan karena pemerintahan Presiden Jokowi diduga melakukan praktik kekuasaan yang korup dan berwatak dinasti politik.

Termasuk, soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres yang akhirnya membuat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Di sisi lain, Budi Arie juga mengomentari isu kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang bisa menang satu putaran.

"Enggak ada (akal-akalan), kan rakyat yang memutuskan, ya optimis boleh dong. Semua calon juga ngomong satu putaran," ujarnya.

Diketahui, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 di antaranya adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letnan Jenderal TNI Marsekal (Purn) Suharto.

Kelompok ini mengadukan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 kepada Mahfud MD hingga usulan menggulingkan Jokowi.

Mahfud mengatakan, laporan tersebut seharusnya disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penyelenggara pemilu.

Terkait permintaan pemakzulan terhadap Kepala Negara, Mahfud juga mengaku tak punya kewenangan untuk turun tangan.

"Ada juga mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan, sudah didengar orang, mereka sudah menyampaikan ke berbagai kesempatan. Dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam," ujar Mahfud MD.