Salin Artikel

Kado dari Jokowi, OIKN Sebut Konsorsium Brunei Minat Investasi di IKN Nilainya Capai Rp 7 Triliun

Dia menyampaikan bahwa minat investasi ini adalah "kado" atau hadiah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke tiga negara blok Asia Tenggara (ASEAN), salah satunya Brunei Darussalam pada pekan lalu.

"Walaupun perjalanan ini untuk memenuhi undangan (pernikahan Pangeran Mateen), tapi beliau manfaatkan juga untuk menjaring investor. Dan hadir konsorsium internasional investor yang dipimpin oleh adik dari Sultan Brunei, Tuan Putri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Rakiah," kata Agung dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/1/2024).

Agung mengungkapkan, para investor yang tergabung dalam Konsorsium Investor Bandar Seri Bengawan itu berminat menanam modal di sektor properti dalam bentuk hunian.

Tercatat ada dua jenis hunian yang mereka minati, yakni hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hunian swasta berbentuk rumah tapak maupun apartemen atau rumah susun.

Para investor, menurut Agung, sudah menyatakan minat investasi lewat Letter of Intent (LoI). Konsorsium itu terdiri dari gabungan investor Brunei Darussalam dan Arab Saudi.

"Estimasi nilai investasinya masih perlu dihitung, tapi paling tidak sekitar Rp 4,5 triliun sampai bisa jadi Rp 7 triliun. Untuk tanah, pembangunan, dan sebagainya nanti tergantung dari studi kelayakan," ujar Agung.

Hingga saat ini, OIKN mencatat sudah ada 345 LoI yang masuk. Sebanyak 60 persen di antaranya berasal dari investor domestik, sisanya merupakan investor asing.

Investor asing yang paling banyak masuk berasal dari Singapura, Jepang, Malaysia, dan Korea.

"Tambahan kemarin ada Brunei dan Saudi. Brunei sangat penting karena di Pulau Kalimantan akan ada negara di sana, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dan kolaborasi tiga negara ini akan berperan penting mewujudkan Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru ekonomi," kata Agung.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/16/19345891/kado-dari-jokowi-oikn-sebut-konsorsium-brunei-minat-investasi-di-ikn

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke