Salin Artikel

Soal Ratusan Ribu Hektar Lahan Prabowo, JK Akui Sarankan Beli Itu

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menceritakan soal kepemilikan lahan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan JK menanggapi polemik kepemilikan lahan Prabowo yang kembali terungkap saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu (7/1/2024).

Awalnya, JK mengaku berteman baik dengan Prabowo. Hingga satu waktu, ia pernah menyarankan Prabowo untuk membeli lahan, yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing.

"Dia (Prabowo) mau beli pabrik, datang sama saya. Saya telepon bank-nya: "Hei ini pabrik bisa jual enggak? Berapa harga kira-kira? Dia (Prabowo) datang. Mau dengan harga 150? Oke," kata JK saat berbicara dalam kegiatan pertemuan antara pengusaha dengan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1/2024).

"Kau pergi ke Mandiri sekarang, Mandiri mau jual ke orang asing, jangan jual bilang. Ini perusahaan nasional penting," lanjutnya.

Namun, dalam perkembangannya, JK menyebutkan, pabrik yang dibeli itu tidak berjalan hingga kini. Padahal, sudah sejak 20 tahun lalu pabrik itu dibeli.

"Sayangnya, barang itu murah tapi tidak jalan sampai sekarang, sudah 20 tahun. Jadi, salah juga dia karena tidak jalani itu. Tanahnya luas," kata JK.

Sehingga, JK menegaskan apa yang disampaikan Prabowo soal kepemilikan lahan memang benar.

"Itu yang cerita kemarin itu benar adanya, dan diakui sama dia karena saya kasih itu. Demi pengusaha pribumi," tambah JK.

Sebelumnya, Prabowo Subianto kembali mengungkit pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat ketiga Pilpres 2024.

Prabowo menyatakan bahwa Anies tidak mengerti soal hak guna usaha (HGU).

“Itu tanah negara saudara, tanah rakyat, tanah bangsa,” kata Prabowo dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1/2024).

“Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola,” ujar dia.

"Manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyerahkan, enggak usah dibawa debatlah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda,” tutur Prabowo.

Adapun dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024), Anies Baswedan menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Kepemilikan lahan 340.000 hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019.

Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar sementara TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas," ujar Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/16122501/soal-ratusan-ribu-hektar-lahan-prabowo-jk-akui-sarankan-beli-itu

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke