Salin Artikel

Usai Diumumkan Presiden, Menteri PAN-RB dan BKN Detailkan Teknis Rekrutmen 2,3 Juta CASN

KOMPAS.com - Rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (5/1/2024). Adapun formasi ASN yang dibuka tahun ini secara keseluruhan sebanyak 2,3 juta.

Merespons hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas kelancaran pelaksanaan pengadaan ASN 2024.

"Kami harus jemput bola agar pelaksanaan seleksi calon ASN (CASN) tahun ini berjalan lancar dan semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami pun langsung rapat teknis untuk merinci teknis rekrutmen," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/1/2024).

Anas melanjutkan, Kemenpan-RB pekan depan menggelar pertemuan dengan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), serta pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia.

Pertemuan tersebut guna mendorong instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi secara optimal.

“Tujuannya, agar reformasi birokrasi berdampak serta benar-benar terwujud secara optimal," jelasnya.

Selanjutnya, Kementerian PAN-RB juga berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait pembiayaan secara efisien dan efektif.

“Setelah berkoordinasi dengan Menkeu, Kemenpan-RB menetapkan seluruh detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk 2024," terangnya.

Anas menjelaskan, tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk formasi dosen, guru, tenaga kesehatan (nakes), tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital, serta sektor penting lainnya.

Adapun formasi CASN yang dapat dilamar kalangan fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Alokasi untuk fresh graduate sendiri merupakan komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaga kepada bangsa.

Sementara, perekrutan talenta digital diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif melayani secara efisien. Rekrutan baru CASN 2024 juga akan didorong untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah.

"Talenta-talenta baru baru selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional yang penting adalah agar akuntabilitas birokrasi ini semakin bagus. Talenta digital dan formasi baru kami dorong agar dapat memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," imbuhnya.

Anas pun menegaskan pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.

Dengan tujuan dan prinsip tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas ASN akan lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia.

Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan begitu, dapat lebih transparan dan akuntabel.

Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) sehingga setiap potensi kecurangan dapat diminimalkan.

Nilai seleksi juga secara real-time dapat langsung diakses publik, termasuk live score yang juga disiarkan melalui YouTube.

"Pengadaan CASN diperuntukkan bagi setiap warga negara Indonesia (WNI) sehingga siapa pun mempunyai kesempatan yang sama. Jadi, kami pastikan pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel," kata Anas.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/06/16571551/usai-diumumkan-presiden-menteri-pan-rb-dan-bkn-detailkan-teknis-rekrutmen-23

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke