Salin Artikel

Hary Tanoe Anggap Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Akan Bebani Keuangan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menilai, program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil yang digagas pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan membebani keuangan negara.

Ia mengatakan, selama ini Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur selama dua periode masa kepemimpinannya. Pembangunan infrastruktur itulah yang kemudian turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebelumnya memperkirakan bahwa angggaran yang diperlukan untuk merealisasikan pendanaan itu mencapai Rp 450 triliun setiap tahunnya.

Dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar, hal itu justru akan membebani keuangan negara untuk mendukung pembangunan.

“Ingat pertumbuhan ekonomi enggak akan tercapai, akan turun, akan melandai. Itu risikonya,” sebut Hary di Grha Oikumene, Salemba, Senen, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Ia menambahkan, program ini juga dipastikan membutuhkan impor dengan biaya yang tidak sedikit. TKN sebelumnya sempat menyebut bahwa diperlukan impor 1 hingga 1,5 juta ekor sapi untuk memenuhi pasokan susu bagi 82 juta anak Indonesia yang akan menikmati program tersebut.

Dengan impor yang besar, menurut Hary, hal ini juga akan berdampak pada keuangan negara sehingga pembangunan ekonomi tidak akan optimal.

“Ya kalau itu dilakukan akan mengambil uang pembangunan dan akan memperlemah pertumbuhan ekonomi,” sebut dia.

Ditemui terpisah, pernyataan senada juga dilontarkan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD.

Ia tak yakin skema impor tak akan diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan susu guna merealisasikan program Prabowo-Gibran.

“Selama ini kita yang kecil-kecil saja impor, (misalnya) garam, bawang, buah ternyata impor juga,” ucap dia.

Adapun program bagi-bagi susu Prabowo-Gibran menjadi sorotan setelah cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meyakini negara pasti impor untuk memenuhi kebutuhan susu tersebut.

Pasalnya, kebutuhan susu dalam negeri belum cukup mumpuni untuk merealisasikan program tersebut.

Sementara, Prabowo malah ingin mengimpor 1,5 juta sapi untuk membantu pemenuhan kebutuhan susu itu.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/05/15594631/hary-tanoe-anggap-program-susu-gratis-prabowo-gibran-akan-bebani-keuangan

Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke