Terkait Hasil Survei Terbaru, Litbang "Kompas" Tegaskan Tak Dibayar Kubu Mana Pun

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Litbang Kompas Bestian Nainggolan membantah bahwa Litbang Kompas dibayar kubu pasangan calon (paslon) tertentu saat merilis hasil temuan survei terbaru.

Berdasarkan survei terbaru, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul jauh dibandingkan dua paslon lainnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Prabowo-Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3 persen, sedangkan Anies-Muhaimin 16,7 persen dan Ganjar-Mahfud dengan 15,3 persen.

Bestian menegaskan, Litbang Kompas melakukan survei secara independen.

"Iya ini banyak sekali dipertanyakan masyarakat. Dan kami bersyukur, kami merasa senang karena kita tahu bahwa para pemilih, masyarakat, audiens kami, memperhatikan apa yang menjadi bagian dari komitmen kami untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini loh hasil dari survei yang kami lakukan secara independen," ujar Bestian dalam program Satu Meja, seperti dikutip siaran Kompas TV pada Kamis (14/12/2023).

"Dikatakan secara independen dari segi pembiayaan, Harian Kompas yang membiayai secara total, bukan dari kubu nomor 2, bukan dari kubu nomor 1, bukan dari kubu nomor 3. Dan juga bukan dari kepentingan-kepentingan lain. Itu yang pertama," sambungnya.

Bestian menjelaskan, Litbang Kompas selama ini menggunakan metode yang telah teruji ketika melaksanakan survei di lapangan.

Bahkan, kata dia, Litbang Kompas juga menggunakan teknologi yang membuat segala pembuatan survei di daerah jadi terpantau.

Dia menyebutkan, aplikasi tersebut biasa digunakan lembaga-lembaga survei, termasuk Litbang Kompas, untuk menekan human error.

"Dengan demikian, kita tahu nih siapa yang sedang wawancara, di mana, dan kapan waktunya itu. Berapa menit itu untuk pertanyaan sejumlah yang kita tanyakan. Enggak mungkin dia misalnya dalam waktu singkat langsung berubah warnanya. Ada problem di sana," tutur Bestian.

Bestian turut menjawab soal tudingan bahwa jawaban masyarakat dipengaruhi oleh bantuan sosial (bansos) yang dikirim pemerintah sebelum survei dilakukan.

Namun, setelah diteliti, ternyata bansos tidak memengaruhi pilihan politik responden.

"Kami katakan dan kami uji berdasarkan data, ada perbedaan enggak mereka yang menerima bansos dan yang tidak menerima bansos terhadap pilihan politiknya. Ada suatu pertanyaan yang seperti ini. Hasilnya? Tidak berbeda secara signifikan," katanya.

Dengan demikian, Bestian memastikan tidak ada intervensi di daerah melalui bansos tersebut.

Lagi pula, Kompas melakukan survei di 600-an kelurahan dan desa, berbeda dari lembaga survei lain yang cuma di 120-200 kelurahan dan desa.

Bestian mengatakan, Litbang Kompas sengaja melebarkan cakupan survei.

"Sehingga, dinamikanya ataupun katakanlah penumpukan-penumpukan pilihan homogenisasi pilihan tidak terjadi di suatu daerah," imbuh Bestian.