Salin Artikel

Wiranto Heran Dugaan Pelanggaran HAM Prabowo Diungkit Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Jenderal (Purn) Wiranto mengaku heran dengan pihak-pihak yang terus memunculkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Prabowo menjelang pilpres.

Wiranto mengatakan, isu tersebut bahkan dimanfaatkan sebagai pembunuhan karakter terhadap Prabowo.

"Saya sendiri juga merasa heran tatkala menjelang pemilu selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, yang diarahkan kepada para prajurit TNI termasuk saya, Pak Prabowo, selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali, bahkan dijadikan character assasination," ujar Wiranto dalam keterangan video, Senin (11/12/2023).

Padahal, Wiranto menegaskan, isu pelanggaran HAM yakni penculikan aktivis itu sudah berlangsung lama, yakni pada 1998 lalu. 

Saat itu, Prabowo memimpin Komando Pasukan Khusus TNI AD, sementara Wiranto menjabat sebagai Panglima TNI.

Wiranto menjelaskan, perbuatan satu aparat tertentu di masa lalu hanya dapat dinilai dan diukur dengan norma hukum, kondisi sosial politik, dan situasi negara saat itu.

Menurut dia, menjadi tidak relevan, tidak adil, dan tidak benar tatkala keadaan masa lalu dicoba untuk diukur dan dinilai dengan norma hukum dan situasi negara saat ini.

"Bahkan dijadikan black campaign," ucapnya.

Lalu, Wiranto sebagai mantan Panglima TNI menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh prajurit TNI selalu bertumpu kepada jiwa sapta marga sebagai patriot Indonesia.

Dia menyebut, prajurit TNI selalu membela ideologi negara sebagai kesatria Indonesia yang selalu membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

"Karena sejatinya kami ini sudah disumpah sebagai bhayangkari negara. Dan itu tidak pernah kita ingkari," imbuh Wiranto.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/11/17455971/wiranto-heran-dugaan-pelanggaran-ham-prabowo-diungkit-terus

Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke