JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini tak setuju jika mekanisme saling sanggah dalam debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dihilangkan.
Justru, menurutnya, sesi tanya jawab antarcapres dan cawapres harusnya diperpanjang.
“Saya justru ingin agar sesi saling bertanya dan pendalaman antarcalon durasinya lebih panjang daripada menjawab pertanyaan dari moderator,” kata Titi kepada Kompas.com, Kamis (7/12/2023).
Menurut Titi, debat dengan skema saling bertanya dan melakukan pendalaman antara para capres dan cawapres justru lebih menampilkan keotentikan dan orisinalitas.
Lewat mekanisme saling sanggah ini, akan terukur bagaimana capres-cawapres menggali gagasan calon lain. Bakal terlihat pula sejauh mana penguasaan capres-cawapres atas program yang diusungnya.
Dengan demikian, publik akan lebih mudah menilai relasi para calon secara alamiah ketika para calon saling sanggah.
Titi menyebut, saling sanggah dalam debat bukan berarti saling menjatuhkan, tapi justru memperlihatkan fokus dan penguasaan calon pada tema dan isu debat.
“Justru jangan sampai dihilangkan. Karena debat bukan sekadar arena penyampaian program, tapi juga untuk menguji kelayakan dan relevansi dari program yang ditawarkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Titi menyebut, debat capres-cawapres merupakan salah satu metode kampanye yang jangkauan audiensnya sangat besar karena disiarkan secara luas melalui media massa elektronik dan digital.
Debat merupakan ajang adu gagasan dan program. Debat menjadi sarana pendidikan politik yang sangat baik kepada pemilih agar fokus pada politik gagasan sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan di hari pemilihan.
Oleh karenanya, para capres-cawapres diharapkan optimal memanfaatkan momen debat untuk mengurai visi-misinya dan mengedukasi publik soal praktik pemilu yang substansial dan bermartabat.
“Tidak sekadar jadi gimik panggung simbolik saja,” ucap Titi.
Bersamaan dengan itu, pemilih diingatkan untuk mencermati dan membandingkan visi, misi, ide, gagasan, serta rekam jejak calon, sebagai referensi untuk menilai kapasitas dan kompetensi masing-masing.
“Dengan demikian, harapannya publik bisa membuat keputusan terbaik saat hari H pilpres nanti,” tutur pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia tersebut.
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengusulkan saling sanggah dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden 2024 untuk dihilangkan atau dikurangi porsinya.
Anggota Dewan Pakar TKN Drajat Wibowo mengakui bahwa pihaknya sudah mengusulkan hal itu dalam rapat antara timses pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Memang ada usulan dari kita agar debatnya tidak menjadi saling sanggah, karena itu, sesi saling sanggahnya kalau bisa dikurangi, atau dihilangkan,” kata Drajat saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
“Tetapi, pasangan calon itu diberikan kesempatan lebih panjang untuk pendalaman kebijakan,” ucap Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Debat pertama
Debat kedua
Debat ketiga
Debat keempat
Debat kelima
Sebagaimana diketahui. debat merupakan salah satu metode kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.
https://nasional.kompas.com/read/2023/12/08/16555291/tkn-prabowo-gibran-usul-saling-sanggah-saat-debat-dihapus-pakar-harusnya