Salin Artikel

KPU Sebut Ada 1,7 Juta Pemilih di Luar Negeri Bakal Nyoblos Pemilu Lebih Awal

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan ada 1,7 juta pemilih di luar negeri yang akan menggunakan hak pilihnya (mencoblos) lebih awal pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Para pemilih tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus diaspora atau yang pada saat ini tinggal di luar negeri.

"Di 2024 ini juga, (pemungutan suara) kami akan selenggarakan di 2.749 daerah pemilihan (dapil) dengan populasi pemilih sebanyak 204.807.222 orang yang tersebar di 823.220 tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Idham di acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC yang digelar di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu.

"Data tersebut sudah termasuk pemilih diaspora atau pemilih luar negeri yang berjumlah 1.750.474 orang dengan (jumlah) TPS 3.059 (titik)," lanjutnya.

Adapun hari H pemungutan suara Pemilu 2024 akan jatuh pada 14 Februari 2024.

Idham kemudian menjelaskan, pemungutan suara di luar negeri yang lebih awal (early voting) bisa dilakukan lewat tiga cara.

Yakni pemberian suara lewat pos (postal voting), melalui kotak suara keliling (KSK) dan mencoblos di TPS luar negeri (TPS LN).

Idham menyebutkan, waktu early voting untuk ketiga metode itu telah diatur lewat keputusan KPU.

Misalnya saja, untuk metode postal voting sudah bisa dimulai pada 30 hari sebelum hari pemungutan suara di Indonesia.

"Kami tegaskan agar para peserta pemilu agar menghormati kebijakan luar negeri negara masing-masing," tambah Idham.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, ada sejumlah negara yang akan melakukan early voting dalam pemilu.

Beberapa negara jazirah Arab direncanakan menggelar pemungutan suara paling awal, yaitu pada Jumat, 9 Februari 2024, selepas ashar.

Sementara itu, kawasan lainnya kemungkinan akan menyelenggarakan pencoblosan pada Sabtu-Minggu, 10-11 Februari 2024.

"Untuk di luar negeri itu early voting, pemungutan suaranya lebih awal dari pada pemungutan suara di dalam negeri," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers, Rabu (20/9/2023).

"Kalau itu ukurannya, maka 30 hari sebelumnya itu berarti kan sekitar tanggal 8, 9, 10 Januari itu berarti surat suara lewat pos harus sudah dikirimkan," tambah Hasyim.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/02/20235971/kpu-sebut-ada-17-juta-pemilih-di-luar-negeri-bakal-nyoblos-pemilu-lebih-awal

Terkini Lainnya

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke