Komisi VIII DPR Sepakati Biaya Haji 2024 Rp 93,4 Juta, Turun dari Usulan Pemerintah

Biaya haji 2024 yang disepakati tersebut menurun dibandingkan yang diusulkan pemerintah, yakni Rp 105 juta.

Meski biaya haji 2024 turun, Abdul berharap kualitas pelayanan haji tidak menurun pula.

Hal tersebut Abdul sampaikan dalam rapat kerja bersama Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag hingga Dirut Garuda Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023) malam.

"Terkait dengan pengajuan dari pemerintah Rp 105 juta menjadi Rp 93,410 (juta), kami mohon ini tidak lepas, tidak mengurangi adalah pelayanan, tidak mengurangi terkait dengan ramah lansia, ini catatan-catatan," ujar Abdul.

Abdul menyampaikan, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 yang sudah dilaksanakan kemarin sangat tidak ramah terhadap orang yang sudah lanjut usia (lansia).

Dia menegaskan, kekurangan-kekurangan seperti itu jangan sampai terulang lagi.

"Yang selanjutnya kaitannya dengan pemondokan, saya mohon untuk kualitasnya, saya mohon juga tidak jauh dari yang kemarin. Saya lihat angka-angka yang diberikan, harga yang disampakan pada kami saya kira kalau kami hitung rata-rata masih sesuai dengan yang kita putuskan," tutur dia.

"Katering juga sama. Saya mohon untuk kualitasnya harus lebih baik. Karena kemarin 15 real dua kali, 8,50 real satu kali kualitasnya seperti itu. Ini kita putuskan 15 real ya dua kali 10 real, satu kali 10 real, ini harus kualitasnya lebih baik," kata Abdul.

Abdul juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menggunakan jasa syarikhah dari Arab Saudi yang wanprestasi.

Sebab, kata dia, banyak masalah yang terjadi di penyelenggaraan haji tahun 2023.

"Terutama catatan kami adalah yang di Mina, yaitu terjadi kamar kecil yang tidak ada air. Itu harus ada koreksi, termasuk pelayanan kesehatan di Mina juga perlu ada peningkatan. Saya lihat kemarin, lihat secara langsung pada waktu kejadian di Mina itu banyak kamar kecil yang tidak bisa dipakai atau hanya separuh yang bisa terpakai. Saya kasihan antrean ibu-ibu yang panjang," tutur Abdul.

Sebelumnya diberitakan, Kemenag mengusulkan BPIH naik menjadi Rp 105.095.032,34 per jemaah pada 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara 5 DPR RI, Jakarta pada Senin (13/11/2023).

"Pemerintah telah menyusun formulasi pembebanan BPIH tahun 1445 H/2024 M yang telah melalui proses kajian," ujar Yaqut, dikutip Kompas.com, Selasa (14/11/2023).

Bipih merupakan dana yang harus dibayarkan jemaah yang akan menunaikan ibadah haji.

Sementara itu, nilai manfaat adalah keuntungan dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.