Salin Artikel

Mahfud Sebut Perlu "Strong Leadership" untuk Perbaiki Sistem Hukum

Tiga sasaran itu meliputi struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal subtance) dan budaya hukum (legal culture).

"Di manapun di setiap negara itu, kalau mau memperbaiki hukum itu tiga sasarannya. Satu, legal subtance, isi aturannya bagus atau enggak," kata Mahfud dalam acara GASPOL! Kompas.com, Kamis (24/11/2023).

"Yang kedua, legal structure aparat penegak hukumnya bagus apa tidak, yang ketiga legal culture, budaya hukumnya bagus atau tidak," ucapnya melanjutkan.

Mahfud menyebutkan, jika ketiga sasaran itu sudah bagus dilakukan oleh sebuah negara, maka penegakan hukum di negara tersebut sudah bagus.

Menurut dia, substansi hukum di Tanah Air saat ini sudah baik. Hanya saja, struktur hukum di Indonesia masih belum baik.

Hal ini, kata Mahfud, terjadi lantaran aparat penegak hukum di Indonesia masih ada yang melakukan tindak pidana korupsi.

Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini menilai, perlu kepemimpinan yang kuat untuk memperbaiki sistem hukum.

Ia bepandangan, kepemimpinan yang kuat dibutuhkan untuk memperbaiki persoalan struktur hukum di Indonesia.

"Sehingga, kalau Anda tanya kepada saya, terus mulai darimana (memperbaiki sistem hukum) itu tadi, mulai dari strong leadership di dalam penegakan hukum," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, kepemimpinan yang kuat akan dapat membawa memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meyakini jika kepastian dan perlindungan hukum dapat dilakukan maka seluruh persoalan bisa diselesaikan dengan baik.

"Arahnya kemana? Satu ke atas kepada para pebisnis, kepada para pejabat itu harus dilakukan penegakan hukum dan kepastian hukum, ke bawah, ke rakyat kecil yang hak-haknya selalu dirampas tanpa alasan hukum yang benar itu kita berikan perlindungan hukum," kata Mahfud.

"Jadi, ke atas penegakan dan kepastian, ke bawah perlindungan. Kalau itu sudah dilaksanakan dengan baik, maka saya kira hampir semua persoalan di penegakan hukum itu bisa diatasi," imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/24/09483631/mahfud-sebut-perlu-strong-leadership-untuk-perbaiki-sistem-hukum

Terkini Lainnya

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke