Prabowo Disebut Telah Berhentikan Pihak yang Diduga Terlibat "Mark Up" di Kemenhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (menhan) Prabowo Subianto disebut telah memberhentikan pihak-pihak yang diduga melakukan upaya tindak pindana korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, upaya korupsi berupa mark up sejumlah pengadaan alutsista bisa dihentikan karena Prabowo enggan menandatangani kontrak yang disiapkan.

“Tentu tindakan tegas dari sisi birokrasi, ya tentu Pak Prabowo berhentikan,” ucap Dahnil di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (18/11/2023) malam.

Meski begitu, ia menyatakan Kemenhan tak berhak melakukan tindakan hukum. Kewenangan itu berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Namun, ia mengklaim Prabowo sudah melibatkan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit pengadaan di Kemenhan sebagai langkah preventif pada korupsi.

“Sehingga kalau teman-teman perhatikan banyak sekarang proses belanja di Kementerian Pertahanan itu dipotong. Jadi broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang. Sehingga praktek-praktek mark up itu sekarang agak sulit dilakukan,” papar dia.

Terakhir, ia menekankan bahwa Prabowo tak bisa dibodohi dengan proses mark up yang terjadi di Kemenhan.

Pasalnya, mantan Danjen Kopassus itu memiliki jaringan yang mumpuni soal alutsista di seluruh dunia.

“Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan itu beliau duduk dan datang di Kemenhan bukan dengan pengetahuan yang kosong. Pak Prabowo itu paham semua detail harga alutsista di seluruh dunia,” ucapnya.

“Kedua, Pak Prabowo punya jejaring produsen alutsista di seluruh dunia,” imbuh Dahnil.

Sebelumnya, Dahnil menyatakan bahwa mark up berbagai pengadaan di Kemenhan terjadi sebelum Prabowo menjabat. Namun, praktik itu disadari dan dicegah saat Prabowo akhirnya duduk di Kabinet Indonesia Maju.

Dugaan korupsi di lingkungan Kemenhan diungkap oleh adik kandung Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo.

Ia mengatakan upaya rasuah itu punya nilai cukup besar, mencapai Rp 51 triliun.