Windi Purnama Didakwa Lakukan Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi BTS 4G

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama didakwa melakukan pencucian uang dalam kasus korupsi pengadaan infrastryktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan, Windi turut serta melakukan perbuatan mengalirkan uang hasil korupsi yang dilakukan dalam proyek itu.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain," kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Jaksa mengungkapkan, Windi berperan menjadi kurir uang hasil korupsi tersebut kepada sejumlah pihak atas arahan dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Setidaknya uang yang diterima oleh Windi dalam kasus pencucian uang tersebut sebesar Rp 217,5 miliar yang didapat dari komitmen fee sejumlah pihak yang mengerjakan proyek dan pekerjaan pengawasan fiktif.

"Bahwa terhadap uang-uang yang diterima oleh terdakwa Windi Purnama tersebut, selanjutnya terdakwa Windi Purnama mentransfer atau mengalihkan uang-uang tersebut atas arahan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak dan Anang Ahmad Latif," kata Jaksa.

Windi mengalirkan uang itu sebesar Rp 10 miliar untuk biaya operasional Kementerian Kominfo, Rp 1,5 miliar sumbangan atas nama Menteri Kominfo Johnny G Plate ke yayasan pendidikan di Kupang dan keuskupan di Kupang.

Ia juga berperan mengirim uang melalui tenaga ahli Menkominfo, Walbertus Natalius Wisang sebesar Rp 4 miliar sebanyak empat kali.

Nama lain yang juga disebut menerima uang dari Windi adalah Dito Ariotedjo sebesar Rp 27 miliar.

Selain menjadi kurir uang korupsi, Windi juga disebut menikmati uang tersebut untuk keperluan pribadi seperti membayar cicilan rumah yang berlokasi di BSD, Tangerang Selatan.

Juga untuk keperluan sehari-hari Windi selama tinggal di Filipina dalam kurun waktu Februari-Mei 2023.

"Perbuatan terdakwa Windi Purnama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," kata Jaksa.

Sebelumnya, Johnny G Plate telah divonis penjara 15 tahun pada Rabu (8/11/2023) pekan lalu.

Majelis Hakim menilai, politikus Nasdem itu telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Jhonny Plate juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 15,5 miliar.

Jika tidak dapat mengganti dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang.