PBHI Buat Posko Pengaduan Dugaan Keterlibatan Anggota TNI-Polri di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) membuat posko pengaduan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kegiatan politik selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Masyarakat yang mendapat temuan soal dugaan anggota TNI-Polri terlibat politik praktis di Pemilu 2024 dapat melapor ke PBHI.

Adapun hotline yang disediakan melalui nomor 0895385587159 atau alamat email seknas@pbhi.or.id.

"Awasi pemilu 2024! Laporkan setiap kecurangan berupa pengerahan aparat aparat negara dan pemerintahan, khususnya aparat TNI-Polri," tulis akun Instagram @pbhi_nasional.

"Laporkan temuan dugaan keterlibatan anggota TNI-Polri dalam kegiatan politik untuk pemilu 2024," sambungnya lagi.

PBHI menyampaikan peluncuran posko pengaduan ini buntut dari ramainya isu tentang adanya dugaan anggota kepolisian yang memasang baliho pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) sekaligus anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Alasan lainnya, lanjut PBHI, karena adanya isu soal pencopotan baliho pasangan capres-cawapres lain yang diduga dilakukan oleh Satpol PP.

"Selain itu, adanya intimidasi anggota oleh TNI-Polri terhadap keluarga dan pihak sekolah Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, karena mengkritik Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres-Cawapres yang penuh rekayasa dan jadi pijakan politik dinasti dan nepotisme," tulisnya.

PBHI pun mengajak semua pihak untuk mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 agar tetap berjalan secara demokratis, adil, serta tanpa intervensi.

"Ayo pasang badan segenap jiwa raga kita untuk mengamankan Pemilu 2024, agar tetap demokratis dan adil, tanpa intervensi dan kecurangan dari kekuasaan," tulisnya.