Dinasti Politik dan Pengkhianatan Demokrasi

TEORI Kekuasaan yang dicetuskan Chester Barnard mengingatkan kita semua untuk bisa mengerem hasrat kekuasaan yang terlalu mendominasi.

Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres yang memberikan karpet merah kepada anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden mengisyaratkan bahwa demokrasi kita semakin mengalami regresi.

Sejatinya dari pemilu ke pemilu penyelenggara negara semakin berkualitas, kompeten, dan berintegritas.

Namun faktanya, hajatan yang digelar setiap lima tahun sekali, hanya melahirkan banyak politisi, tetapi defisit negarawan.

Alhasil, para politisi pemburu kekuasaan memotong linearitas korelasi waktu dan kualitas sehingga terjebak dalam demokrasi liberal yang menghasilkan elite bebal politik (Nashir, 2020).

Korupsi, kolusi dan nepotimse (KKN) semakin tumbuh subur. Keterlibatan para anggota keluarga ramai-ramai.

Mantu sebagai kepala daerah, anak sulung menjadi penerus pemegang kekuasaan sang ayah, anak berikutnya diangkat menjadi ketua umum partai politik tingkat pusat yang baru mendapatkan KTA dua hari dan adik ipar menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.

Meskipun nepotisme sudah diatur dalam Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN, bahkan pelaku nepotisme diancam hukuman dua tahun penjara.

Akan tetapi, di era reformasi dengan sistem pemilihan langsung dan terbuka, praktik dinasti terus berjalan dan mendapatkan ruang untuk bisa melanggengkan kekuasaan.

Nepotisme telah melekat membentuk mentalitas bangsa Indonesia yang sulit diatasi. Di mulut berkata kepada pimpinan redaksi media tidak akan cawe-cawe untuk urusan pemilu 2024 karena komitmennya akan menjunjung tinggi independensi dan netralitas sehingga pemilu bisa berjalan aman dan lancar.

Namun laku dan perbuatan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Politik tanpa etika dilakukan. Semua cara menjadi halal asal kawan kalah.

Demi sang anak berkuasa, Mahkamah Konstitusi diseret mumpung sedang diketuai oleh pamannya. Kapan lagi dapat menggunakan momentum ini.

Politik dilakukan secara brutal dengan memanfaatkan hukum sebagai alat politik. Namun dirinya tidak sadar bahwa apa yang dilakukan sedang melakukan pembusukan demokrasi. Nalar kritis dan akal sehat demokrasi secara sengaja dimatikan.

Dalam diskusi di Kompas TV bertajuk “Selamat Datang Dinasti Jokowi”, salah satu narasumber, Sukidi, sang pemikir kebhinekaan menyebut bahwa fenomena ini sebagai politik machiavellian.

Jalan pintas yang ditempuh melalui MK memperlihatkan kehendak berkuasa dan mempertahankannya dengan bersandar pada kelicikan dan pengabaian prinsip meritokrasi.

Kekuasaan dipisahkan dari panduan moral, etika, dan nilai luhur bangsa. Padahal, ketika para pendiri bangsa memilih Indonesia sebagai negara demokrasi, diharapkan ini menjadi jalan terbaik untuk memberi kesetaraan kepada semua warga.

Politik dan kekuasaan hendaknya peka terhadap denyut nadi dan aspirasi publik yang tidak menghalalkan segala cara, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjauhkan diri dari KKN.

Orientasi politik dinasti adalah kekuasaan yang mengarah pada Otoritarianisme baru dan sentralisasi kekuasaan. Gejala ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

Bencana Demokrasi Indonesia

Diamnya sikap Jokowi dan menyerahkan keputusan kepada gabungan partai politik pengusung menjadi alarm bencana demokrasi Indonesia. Jokowi seolah acuh dan tidak peduli terhadap kondisi yang terjadi.

Alih-alih mendengarkan suara publik sebagai acuan kebijakan publik, negara justru memata-matai gerak-gerik warga negara yang mengancam rezim (Dibley dan Ford dalam Piliang, 2023).

Demokrasi berkredo vox populi vox dei. Suara rakyat suara Tuhan. Ketika rakyat sudah bersuara, mesti diberi nilai tertinggi, terkoneksi misi ketuhanan dan ada sakralisasi demokrasi (Nashir, 2020).

Namun yang terjadi adalah pengabaian dan penyelewenangan suara rakyat. Pemimpin demikian bukan hanya gagal dalam melakukan komunikasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap demokrasi demi politik dinasti.

Penelitian terkait dengan politik dinasti yang dilakukan oleh Kenawas (2020) mengungkapkan bahwa buruknya institusionalisasi partai politik menjadi salah satu penyebab utama makin banyaknya anggota dinasti politik yang dicalonkan melalui jalur partai (Harjanto 2011, Chibber 2011).

Partai politik cenderung mengambil jalan pintas dengan memajukan bakal calon yang memiliki tingkat keterpilihan yang cukup tinggi karena mudah dikenal masyarakat. Keluarga elite politik berada pada posisi lebih unggul dari kompetitor mereka.

Kondisi tersebut diperparah dengan sistem rekrutmen dan kaderisasi di partai yang cenderung tertutup dan kegagalan partai dalam menanamkan nilai idealisme melalui proses pendidikan internal atau kaderisasi.

Nyaris kita melihat tidak ada partai yang benar-benar secara serius melakukan kaderisasi secara berkelanjutan.

Akhirnya, yang muncul adalah sikap pragmatis, oportunis, hipokrit berkembang, tidak mengindahkan etika dan moralitas dan semakin terpeliharanya sikap negatif dalam individu kader (Noor, 2021).

Idealnya, achieved status menjadi tolok ukur utama dalam penentuan calon pengemban suksesi dan bukan ascribed status (Zuhro, 2023).

KKN yang sudah melekat dalam budaya kita, perlu ada upaya serius dari semua pihak untuk mengikis kebiasaan tersebut. Hal ini tidak dapat kita ubah secara cepat.

Hanya apabila kita memiliki tekad kuat untuk memberantasnya, teladan para pemimpin bangsa sangatlah diperlukan.

Selain itu, reformasi dan pembenahan partai politik menjadi agenda mendesak untuk segera dilakukan guna mengurangi potensi nepotisme yang terus mengakar.

Oleh karenanya pembenahan partai yang dilaksanakan bukan hanya prosedur dan substansi, melainkan penanaman sikap dan nilai.

Hasil riset dan kajian yang dilakukan oleh Firman Noor (2021), setidaknya menawarkan empat kuadran solusi, yakni internal-prosedural, internal-substansial, eksternal-substansial dan eksternal-prosedural.