Jimly Cemas 3 Paslon Capres Akan Ribut Saat Sengketa jika Masalah MK Tak Dibereskan

Ia menyinggung bahwa para pelapor dugaan pelanggaran etik ke MKMK rata-rata menginginkan sanksi paling berat kepada para hakim konstitusi yang dianggap melanggar etik, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat.

"Jadi menggambarkan betapa seriusnya masalah MK kita, baik secara internal maupun juga terkait dengan harapan publik," kata Jimly kepada wartawan, Kamis (2/11/2023) malam.

Pasalnya, MK akan menjadi lembaga yang berwenang mengadili sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu).

Sementara itu, Jimly mengatakan, peralihan kepemimpinan nasional pada 2024 harus berlangsung damai dan konstitusional.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa MK harus betul-betul menjadi pengadil yang dipercaya oleh masyarakat.

"Sebab, kalau tidak tepercaya, itu menimbulkan masalah. Bisa memicu konflik di mana-mana," ujar Jimly soal kekhawatirannya.

"Apalagi, ini kan tiga pasangan calon presiden ini kayaknya sama kuat ini, 30-an persen semua (elektabilitasnya). Ini kan bisa ribut," katanya melanjutkan.

Jimly lantas berharap bahwa putusan MKMK soal dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang bakal dibacakan pada 7 November 2023, bisa memberi rasa keadilan dan menjadi solusi untuk rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawal konstitusi.

Dalam putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Hakim yang setuju putusan itu hanya Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan Sitompul.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic menyampaikan alasan berbeda (concurring opinion), bahwa hanya gubernur yang berhak untuk maju sebagai bakal capres-cawapres.

Sementara itu, hakim konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo menolak dan menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Kemudian, putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya hampir tiga tahun.

Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Pasangan Prabowo-Gibran telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu, 25 Oktober 2023.

Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion), dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MKMK.

MKMK menyatakan bakal membacakan putusan paling lambat pada 7 November 2023, sehari sebelum tenggat pengusulan bakal pasangan capres-cawapres pengganti ke KPU RI.