Salin Artikel

Soal PDI-P Merasa Ditinggalkan, Jokowi: Saya Enggak Ingin Komentari

Respons tersebut disampaikan Presiden saat memberikan keterangan pers selepas meninjau Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

"Saya enggak ingin mengomentari," ujar Jokowi dilansir dari keterangan resmi, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga ditanya perihal pembicaraan saat makan siang bersama para bakal calon presiden (capres) di Istana Merdeka pada Senin (30/10/2023).

Menurut Presiden, dia mengajak para bakal capres menjalani tahapan pemilihan umum (pemilu) secara damai.

Presiden juga menekankan agar capres tidak membuat kampanye negatif.

"Saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah memfitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekkan," ungkap Jokowi.

"Tidak ada saling merendahkan, tetapi dengan adu program, adu gagasan, saya kira itu. Rakyat menginginkan itu," kata dia.

Belakangan ini, sejumlah elite PDI-P nampak terang-terangan menyatakan kekecewaannya pada Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto misalnya, mengatakan kader banteng tengah berduka karena ditinggalkan Jokowi.

Menurut dia, akar rumput PDI-P awalnya tidak percaya Presiden Jokowi akan meninggalkan partai yang membesarkan namanya.

Hasto pun menyatakan para kader tak percaya bahwa Jokowi akan meninggalkan PDI-P.

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (29/10/2023).

Namun, kata Hasto, dengan kondisi yang saat ini terjadi, PDI-P merasakan sedih yang mendalam.

Padahal, Jokowi telah diberikan dukungan oleh akar rumput dan seluruh simpatisan PDI-P sejak menjadi Wali Kota Solo hingga menjabat sebagai Kepala Negara.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/31/12314611/soal-pdi-p-merasa-ditinggalkan-jokowi-saya-enggak-ingin-komentari

Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke